Jakarta, BeritaManado.com — Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farhan menilai bahwa ada siasat dari faksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
Pasalnya, Jokowi disinyalir masih ingin memiliki pengaruh dalam dunia politik usai lengser nanti.
Untuk itu, kata Yusak, akan sulit bagi Jokowi jika tidak memiliki kendali atas partai politik.
Sebab itu faksi Jokowi di internal Golkar pun akan mengupayakan posisi strategis bagi eks Gubernur DKI itu.
“Pasca lengser, Jokowi dalam keadaan bahaya jika tidak punya kendali partai. Jokowi masih berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar dengan cara merevisi AD/ART di Munaslub nanti,” ujar Yusak, dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, Minggu (11/8/2024).
“Kalau hanya menjadi Ketua Dewan Pembina, Jokowi tidak akan bisa powerful, beda dengan menjadi ketua umum,” tuturnya.
Lanjut pasca lengsernya Airlangga, Yusak menduga Jokowi nantinya bakal dijadikan ketua umum.
Di sisi politik, jika ini terwujud maka posisi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bisa mengimbangi atasannya nanti, yakni Prabowo Subianto.
“Kalau Jokowi Ketua Umum Golkar, posisi Gibran sebagai Wapres juga akan mendapat dukungan politik. Gibran bisa mengimbangi Presiden Prabowo dan Gerindra,” jelasnya.
Menariknya, dirinya juga memaparkan skenario lain, yakni menjadikan orang kepercayaan Jokowi duduk di kursi Golkar 1.
Orang kepercayaan yang dimaksud adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga kader Golkar atau bisa juga Gibran sendiri.
“Faksi Jokowi bisa Bahlil, bisa Gibran bisa Jokowi sendiri yang mengincar ketua umum,” lanjutnya.
“Jadi dalam konteks mundurnya Airlangga, faksi eksternal Jokowi bersekutu dengan faksi di internal Golkar yang menginginkan Airlangga mundur dari ketua umum,” pungkasnya.
Airlangga Hartarto Mundur
Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
Pengunduran dirinya ini sudah disampaikannya dan berlaku sejak Sabtu (10/8/2024) malam.
Dalam keterangan resminya, Airlangga menyebut alasan pengunduran dirinya karena ingin memuluskan transisi pemerintahan dari kepemimpinan presiden dan wakil presiden Joko Widodo alias Jokowi-Maruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, kata Airlangga, keputusan ini dibuat demi menjaga keutuhan partai lambang pohon beringin itu.
“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujar Airlangga, Minggu (11/8/2024).
“Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024,” tambahnya.
Airlangga kemudian menyebut bahwa akan ada mekanisme untuk penentuan ketua umum yang baru.
Dirinya hanya berharap agar proses ini akan berlangsung dengan damai dan tertib.
“DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” jelasnya.
(jenlywenur)
