MANADO—Komisi II DPRD Sulut mempertanyakan penyaluran bantuan sosial (bansos) serta hibah yang dilakukan pihak Biro Keuangan Pemprov Sulut. Pasalnya, menurut Ketua Komisi II DPRD Sulut Steven Kandouw, kedua pos anggaran tersebut sangat rentan dengan penyelewengan dan itu sudah terbukti.
“Kami akan meminta laporan break down tentang hibah dan bansos, karena kedua pos tersebut paling gampang terjadi penyelewengan terbukti dengan banyak sekali pemerintah daerah yang tersandung masalah penggunaan dana hiba dan bansos,” jelas Kandouw kepada beritamanado, Kamis (16/12).
Kandouw sendiri mengaku bakal memanggil Biro Keuangan Pemprov untuk meminta laporan penggunaan bansos dan hibah sepanjang tahun 2010 ini. Pihaknya akan fokus terhadap biro keuangan karena biro tersebut yang menangani masalah hibah dari Pemprov dan bantuan sosial.
“Setahu saya jumlah untuk bansos cukup besar yakni Rp 100 miliar dan itu ditangani Biro Keuangan. Jadi kami akan meminta laporan soal kemana saja bantuan tersebut dicairkan,” katanya.
Apalagi menurut Kandouw, kini beredar informasi jika pihak Biro Keuangan Pemprov dalam melakukan pencairan bansos terkesan memilih-milih, atau lebih memprioritaskan oknum, ormas atau partai tertentu dalam melakukan pencairan. (EN)
MANADO—Komisi II DPRD Sulut mempertanyakan penyaluran bantuan sosial (bansos) serta hibah yang dilakukan pihak Biro Keuangan Pemprov Sulut. Pasalnya, menurut Ketua Komisi II DPRD Sulut Steven Kandouw, kedua pos anggaran tersebut sangat rentan dengan penyelewengan dan itu sudah terbukti.
“Kami akan meminta laporan break down tentang hibah dan bansos, karena kedua pos tersebut paling gampang terjadi penyelewengan terbukti dengan banyak sekali pemerintah daerah yang tersandung masalah penggunaan dana hiba dan bansos,” jelas Kandouw kepada beritamanado, Kamis (16/12).
Kandouw sendiri mengaku bakal memanggil Biro Keuangan Pemprov untuk meminta laporan penggunaan bansos dan hibah sepanjang tahun 2010 ini. Pihaknya akan fokus terhadap biro keuangan karena biro tersebut yang menangani masalah hibah dari Pemprov dan bantuan sosial.
“Setahu saya jumlah untuk bansos cukup besar yakni Rp 100 miliar dan itu ditangani Biro Keuangan. Jadi kami akan meminta laporan soal kemana saja bantuan tersebut dicairkan,” katanya.
Apalagi menurut Kandouw, kini beredar informasi jika pihak Biro Keuangan Pemprov dalam melakukan pencairan bansos terkesan memilih-milih, atau lebih memprioritaskan oknum, ormas atau partai tertentu dalam melakukan pencairan. (EN)