Manado – Senin (25/4/2016), Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian keputusan tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2015. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.
Rapat diawali dengan pembacaan laporan Pansus DPRD pembahas LKPJ Gubernur Sulut tahun 2015 oleh Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang.
Untuk urusan penanama modal, Pansus DPRD memberikan catatan dimana target investasi di tahun 2015 sebesar Rp.1.700.000.000.000, hanya terealisasi Rp.1.370.000.000.000.
Adapun catatan Pansus DPRD untuk urusan penanaman modal diantaranya: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jangan hanya menitikberatkan pada kegiatan administrasi perkantoran namun perlu meniciptakan program-program baru lebih teknis dalam rangka mendatangkan investor, diantaranya peningkatan promosi, regulasi investasi sederhana, insentif dan mempermudah perizinan.
“Penggabungan BKPM dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat terealisasi, sebagaimana peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” terang Mewengkang.
Dinas Pemuda dan Olahraga tak luput dari “semprot” Pansus dengan memberikan beberapa catatan kritis. Menurut Mewengkang, program dan kegiatan kewirausahaan bagi pemuda, perlu dilakukan follow-up agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak sekedar kegiatan yang berlalu setelah pelatihan, namun dapat diaplikasikan oleh pemuda.
Catatan Pansus lainnya untuk urusan pemuda dan olahraga diantaranya: perlu target konkrit, target prestasi dan kegiatan-kegiatan yang jelas. Penurunan prestasi olahraga pemerintah perlu memberikan perhatian pada sarana dan prasarana serta peningkatan insentif untuk para atlet .
Pansus mengingatkan penyaluran dana untuk kegiatan-kegiatan atlet tepat sasaran. Melihat menurunnya prestasi pada generasi muda dan meningkatnya kriminalitas serta kurangnya perhatian pemerintah pada potensi generasi muda, perlu program-program meningkatkan kreativitas dan partisipasi pemuda, olehnya dibutuhkan penambahan alokasi anggaran.
“Dispora perlu melakukan evaluasi kinerja manajemen yang kerap menghambat serta tidak mendukung realisasi anggaran serta segera menyelesaikan daftar hutang kepada cabang olahraga, terlebih cabang olahraga yang sudah teranggarkan dan dilaksanakan tapi belum terbayarkan,” jelas Mewengkang.
Urusan Ketenagakerjaan, Pansus DPRD memberikan apresiasi selang tahun 2015 diantaranya yakni pemerintah provinsi mampu meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 626 tenaga kerja, pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 40 tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan kepada 110 tenaga kerja dan tentang Upah Minimum Provnisi (UMP) tahun 2016 yang menyentuh Rp.2.400.000 yang merupakan UMP tertinggi ketiga di Indonesia.
“Hal ini merupakan suatu kebanggan bagi masyarakat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara serta terjadi penurunan tingkat pengangguran masyarakat melalui sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Semakin terbukanya lapangan pekerjaan sebagai dampak positif dari berkembangnya investasi di Sulawesi Utara terutama kota Manado sebagai ibukota provinsi,” tutur Mewengkang.
Di bidang Ketahanan Pangan, ditandai dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan lumbung pangan/cadangan pangan tersedia hingga akhir tahun 2015 sebesar 52.954 ton yang dikerjasamakan dengan Bulog Divre Suluttenggo. “Namun pada hakekatnya kita jangan berpuas diri namun tetap perlu meningkatkan produksi pangan mengingat dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil panen petani,” jelas Mewengkang.
Namun Pansus memberikan beberapa catatan di bidang ketahanan pangan yakni: tahun 2015 Sulut masih import pangan, kedepan pemerintah provinsi dapat melakukan terobosan guna meningkatkan produksi pangan. “Peningkatan dan menjaga stabilitas lumbung pangan/cadangan pangan, pemerintah harus menyiapkan pupuk tepat waktu, sesuai luas lahan dan masa tanam padi serta peningkatan sarana irigasi. Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok tani harus tepat sasaran,” terang Mewengkang.
Tak lupa juga Pansus DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Sulut mempertimbangkan penyertaan modal kepada Bank SulutGo yang oleh Pansus dianggap tidak memberikan timbal balik sepadan untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat Sulut. “Tiga tahun terakhir terjadi penurunan provit dan tahun 2015 hanya Rp.126 Miliar. Penurunan profit tidak dapat diterima oleh Pansus DPRD,” tukas Mewengkang.
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey memberi perhatian pada rekomendasi Pansus atas kinerja direksi PT Bank SulutGo ditandai penurunan profit dalam 3 tahun terakhir. “Rekomendasi untuk Bank SulutGo sesuai rekomendasi akan dilaksanakan evaluasi kinerja Dirut, para Direktur serta jajaran Bank SulutGo,” jelas Olly Dondokambey. (jerrypalohoon)
Manado – Senin (25/4/2016), Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyampaian keputusan tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah provinsi Sulawesi Utara tahun 2015. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua, Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.
Rapat diawali dengan pembacaan laporan Pansus DPRD pembahas LKPJ Gubernur Sulut tahun 2015 oleh Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang.
Untuk urusan penanama modal, Pansus DPRD memberikan catatan dimana target investasi di tahun 2015 sebesar Rp.1.700.000.000.000, hanya terealisasi Rp.1.370.000.000.000.
Adapun catatan Pansus DPRD untuk urusan penanaman modal diantaranya: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jangan hanya menitikberatkan pada kegiatan administrasi perkantoran namun perlu meniciptakan program-program baru lebih teknis dalam rangka mendatangkan investor, diantaranya peningkatan promosi, regulasi investasi sederhana, insentif dan mempermudah perizinan.
“Penggabungan BKPM dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat terealisasi, sebagaimana peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,” terang Mewengkang.
Dinas Pemuda dan Olahraga tak luput dari “semprot” Pansus dengan memberikan beberapa catatan kritis. Menurut Mewengkang, program dan kegiatan kewirausahaan bagi pemuda, perlu dilakukan follow-up agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak sekedar kegiatan yang berlalu setelah pelatihan, namun dapat diaplikasikan oleh pemuda.
Catatan Pansus lainnya untuk urusan pemuda dan olahraga diantaranya: perlu target konkrit, target prestasi dan kegiatan-kegiatan yang jelas. Penurunan prestasi olahraga pemerintah perlu memberikan perhatian pada sarana dan prasarana serta peningkatan insentif untuk para atlet .
Pansus mengingatkan penyaluran dana untuk kegiatan-kegiatan atlet tepat sasaran. Melihat menurunnya prestasi pada generasi muda dan meningkatnya kriminalitas serta kurangnya perhatian pemerintah pada potensi generasi muda, perlu program-program meningkatkan kreativitas dan partisipasi pemuda, olehnya dibutuhkan penambahan alokasi anggaran.
“Dispora perlu melakukan evaluasi kinerja manajemen yang kerap menghambat serta tidak mendukung realisasi anggaran serta segera menyelesaikan daftar hutang kepada cabang olahraga, terlebih cabang olahraga yang sudah teranggarkan dan dilaksanakan tapi belum terbayarkan,” jelas Mewengkang.
Urusan Ketenagakerjaan, Pansus DPRD memberikan apresiasi selang tahun 2015 diantaranya yakni pemerintah provinsi mampu meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 626 tenaga kerja, pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 40 tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan kepada 110 tenaga kerja dan tentang Upah Minimum Provnisi (UMP) tahun 2016 yang menyentuh Rp.2.400.000 yang merupakan UMP tertinggi ketiga di Indonesia.
“Hal ini merupakan suatu kebanggan bagi masyarakat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara serta terjadi penurunan tingkat pengangguran masyarakat melalui sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Semakin terbukanya lapangan pekerjaan sebagai dampak positif dari berkembangnya investasi di Sulawesi Utara terutama kota Manado sebagai ibukota provinsi,” tutur Mewengkang.
Di bidang Ketahanan Pangan, ditandai dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan lumbung pangan/cadangan pangan tersedia hingga akhir tahun 2015 sebesar 52.954 ton yang dikerjasamakan dengan Bulog Divre Suluttenggo. “Namun pada hakekatnya kita jangan berpuas diri namun tetap perlu meningkatkan produksi pangan mengingat dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil panen petani,” jelas Mewengkang.
Namun Pansus memberikan beberapa catatan di bidang ketahanan pangan yakni: tahun 2015 Sulut masih import pangan, kedepan pemerintah provinsi dapat melakukan terobosan guna meningkatkan produksi pangan. “Peningkatan dan menjaga stabilitas lumbung pangan/cadangan pangan, pemerintah harus menyiapkan pupuk tepat waktu, sesuai luas lahan dan masa tanam padi serta peningkatan sarana irigasi. Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok tani harus tepat sasaran,” terang Mewengkang.
Tak lupa juga Pansus DPRD merekomendasikan kepada Pemprov Sulut mempertimbangkan penyertaan modal kepada Bank SulutGo yang oleh Pansus dianggap tidak memberikan timbal balik sepadan untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat Sulut. “Tiga tahun terakhir terjadi penurunan provit dan tahun 2015 hanya Rp.126 Miliar. Penurunan profit tidak dapat diterima oleh Pansus DPRD,” tukas Mewengkang.
Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey memberi perhatian pada rekomendasi Pansus atas kinerja direksi PT Bank SulutGo ditandai penurunan profit dalam 3 tahun terakhir. “Rekomendasi untuk Bank SulutGo sesuai rekomendasi akan dilaksanakan evaluasi kinerja Dirut, para Direktur serta jajaran Bank SulutGo,” jelas Olly Dondokambey. (jerrypalohoon)