MANADO– Menatap periode baru 2019-2024 DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar rapat bersama sejumlah anggota DPRD terpilih se-Sulut.
Rapat yang dipimpin langsung Sekretaris DPD PDIP Sulut Franky Wongkar, digelar di ruang Fraksi PDIP DPRD Sulut, Senin (26/08/2019).
“PDIP mengenal 5 mantap yang salah satunya mantap organisasi. Sehingga DPD mengorganisir petugas partai di provinsi dan kabupaten/kota. Sekarang ini sudah masuk tahapan pembentukan Tatib dan AKD. Sehingga selalu ada koordinasi dengan DPD dan DPC, tentang itu,” ungkap Franky Wongkar didampingi legislator PDIP terlilih DPRD Sulut Fabian Kaloh pasca rapat yang digelar tertutup tersebut.
Terkait mekanismenya, lanjut Wabup Minsel ini, memang sejauh ini belum ditentukan soal komposisi AKD.
“Mekanismenya, untuk kabupaten/kota kita serahkan ke DPC dan Provinsi hak DPD. Di provinsi sendiri, dari beberapa AKD, PDIP lagi membangun komunikasi dengan partai lain. Dari 4 kami target 2 di provinsi,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, PDIP tentunya memiliki standar dalam menempatkan kadernya dalam posisi AKD.
“Ada pertimbangan terhadap pimpinan misalnya dari pengurus inti. Kami punya standar dalam menentukan orang agar tidak ada konflik. PDIP selalu membagi habis semua jabatan, semua harus mendapat jabatan,” tutupnya.
(AnggawiryaZas)