Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil akan menindaklanjuti soal aktivitas sejumlah perusahaan tambang yang terindikasi beroperasi secara ilegal disejumlah daerah di Sulut tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP). Disinyalir salah satu perusahaan tambang tersebut milik petinggi KNPI Sulut.

Jika laporan itu benar, maka masalah tersebut terancam sangksi hukum karena melakukan aktivitas tanpa izin, itu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pemprov sendiri dengan tegas akan menindak lanjuti hal ini.

“Nanti saya cek di Dinas Energi dan Mineral semua temuan itu, yah kalau tidak ada ijin itu menyalahi aturan. Masakkan sudah beroperasi tetapi tidak ada ijin,” ujar Kansil.

“Nanti saya ingatkan Kepala Dinas untuk mendalami itu,” tambah mantan Kadis Diknas ini. (Jrp)