Teknologi ini mulai mampu menjalankan fungsi kehumasan, dari membaca data dan menyusun strategi komunikasi hingga membangun narasi secara otomatis selama 24 jam.
Perkembangan tersebut menuntut insan humas terus meningkatkan kompetensi agar tidak tergeser oleh otomatisasi.
Nezar mendorong praktisi humas bukan hanya menguasai teknologi AI.
Kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, memahami konteks sosial, serta menjaga etika komunikasi juga perlu terus diperkuat karena belum dapat sepenuhnya digantikan mesin.
Pada saat yang sama, pemerintah di berbagai negara masih mencari formulasi terbaik untuk mengatur perkembangan AI.
Menurut Nezar, saat ini terdapat dua pendekatan utama dalam tata kelola AI. Pertama, regulasi yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan lainnya menitikberatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan non-diskriminasi.
“Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Karena itu, tata kelola AI membutuhkan keseimbangan antara regulasi yang adaptif dengan prinsip-prinsip etika yang kuat agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik,” ujarnya.
Perkembangan AI juga tidak terlepas dari dinamika geopolitik global.
Persaingan menguasai teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum, membuat teknologi bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen politik dan strategi nasional.
Di tengah perubahan tersebut, Indonesia dinilai perlu membangun narasi konstruktif sekaligus memperkuat kualitas komunikasi publik.
Konvensi Humas Indonesia 2026 pun menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi kehumasan yang adaptif terhadap perkembangan AI dan memperkuat etika profesi.
“Saya berharap Konvensi Humas Indonesia menjadi ruang untuk menjawab tantangan AI, memperkuat tata kelola teknologi dalam profesi humas, mengembangkan strategi Generative Engine Optimization (GEO), serta membangun narasi yang konstruktif agar Indonesia terus berbicara baik kepada dunia,” pungkasnya.
Di tengah disinformasi yang menjadi ancaman global dan AI yang berkembang cepat, peran humas kini berubah: teknologi harus dikuasai, tetapi kepercayaan publik tetap bertumpu pada integritas, empati, dan ketulusan manusia.
