Bitung – Dianggap gagal mempertahankan empat kursi di Pileg, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bitung, Jacky Ticoalu diminta untuk mundur.
Hal itu disuarakan sejumlah kader Partai Demokrat Kota Bitung dalam rapat evaluasi DPC Partai Demokrat yang digelar di Sekretariat DPC Partao Demokrat Kota Bitung, Jumat (14/06/2019).
Dalam rapat evaluasi itu, sejumlah ketua PAC mendesak Jacky mundur dari jabatannya karena selain dianggap gagal juga sudah tidak dipercaya untuk memimpin Partai Demokrat Kota Bitung.
“Ada lima ketua PAC yang sepakat meminta dia (Jacky, red) untuk mundur dan meminta DPD segera mencari penggantinya,” kata Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Girian, Meike Makalew.
Meike mengatakan, permintaan mundur itu bukan hanya karena kegagalan mempertahankan raihan empat kursi partai di Pileg tapi selama kepengurusan Jacky banyak ketimpangan yang terjadi.
“Hasil Pileg kemarin adalah puncak dari kegagalan dia sebagai ketua DPC, tapi yang kami nilai lebih parah adalah laporan pertanggungjawaban keuangan partai yang tidak jelas hingga kini,” katanya.
Menurutnya, dana bantuan partai serta dana saksi saat Pileg tidak jelas hingga kini dan pihaknya minta transparan dikemanakan dana-dana itu.
“Saat Pileg, kami tahu semua Caleg menyetor uang saksi kepada partai. Nah, yang jadi pertanyaan dikemanakan uang itu. Apakah dana saksi dipakai untuk kepentingan pribadi karena beliau juga mencalonkan diri? Tidak jelas hingga kini,” katanya.
Sementara itu, Jacky mengakui jika rapat evaluasi itu digelar terkait kegagalan partainya mempertahankan empat kursi di Pileg yang kini hanya tersisa dua kursi.
“Yang mengusulkan saya mundur bukan mayoritas pengurus tapi hanya dari Caleg-caleg. Dan saya tahu saat rapat mereka merekam untuk dilaporkan ke DPD,” kata Jacky.
Soal dana, Jacky mengakui ada dana saksi dari DPD dan itu sudah didistribusikan ke saksi-saksi yang ada di Dapil Maesa.
“Sementara teman-teman lainya tidak mengusulkan sehingga dana itu terpakai ketika membayar sekitar 120 orang lebih saksi di Dapil Maesa yang terdaftar resmi mengikuti pelatihan di Panwaslu,” katanya.
Dana saksi itu kata dia, berkisar Rp14 jutaan, tapi sayangnya pengurus atau saksi dari Dapil lain tidak memasukkan data sehingga dana itu hanya digunakan untuk saksi di Dapil Maesa.
“Coba kalau teman-teman yang di Dapil lain masukannya, mungkin dana saksi ini akan saya bagi-bagi,” katanya.
(abinenobm)