Manado, BeritaManado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp1,75 miliar kepada sembilan partai politik peraih kursi di DPRD Provinsi Sulut periode 2024–2029 melalui penandatanganan berita acara di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (21/10/2025).
Ketua Partai Golongan Karya Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu, hadir langsung menerima bantuan keuangan sebesar Rp256.550.400 untuk Partai Golkar Sulut.
Kehadirannya menunjukkan komitmen partai dalam mengelola bantuan secara bertanggung jawab untuk penguatan kapasitas organisasi dan kaderisasi.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara, Johnny Alexander Suak, SE, M.Si, menjelaskan bahwa alokasi bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2025 ini didasarkan pada perolehan suara sah Pemilu 2024 dan diserahkan kepada sembilan partai politik yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Sambutan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Denny Mangala, S.Pi, M.Si.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bukan sekadar transfer dana rutin, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional negara dalam memperkuat fondasi demokrasi di daerah.
“Setiap rupiah dari dana ini harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan politik di tengah masyarakat,” tegas Mangala saat membacakan arahan Gubernur.
Gubernur menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.
Partai politik diharapkan dapat mengoptimalkan tiga fungsi esensialnya: fungsi edukatif untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, fungsi kaderisasi guna melahirkan pemimpin berintegritas, serta fungsi intermediasi dalam menjembatani aspirasi rakyat secara konstruktif.
Pemerintah Provinsi berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas kader, peningkatan kualitas pendidikan politik, serta penguatan manajemen internal partai yang lebih modern dan inklusif.
Gubernur juga menyoroti bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Utara.
Ia mengajak seluruh partai politik untuk terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Perbedaan pandangan politik seharusnya memperkaya kebijakan, bukan memecah belah persatuan,” ujarnya.
Rincian bantuan keuangan partai politik Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025:
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp722.422.800
- Partai Golongan Karya Rp256.550.400
- Partai Demokrat Rp199.333.200
- Partai Nasdem Rp193.828.800
- Partai Gerakan Indonesia Raya Rp150.116.400
- Partai Kebangkitan Bangsa Rp78.934.800
- Partai Solidaritas Indonesia Rp59.340.000
- Partai Keadilan Sejahtera Rp47.136.000
- Partai Persatuan Indonesia Rp45.405.600
(rds)
