Seolah-olah semua “untung”, negara dapat 5 miliar, si “oknum” dapat 2 miliar, si “konsultan pajak” dapat fee 250 juta.
Everybody happy. Kepala kantor pajaknya dianggap “berprestasi”, dapat penghargaan lagi.
Kalau mau mendekati riil, tinggal tambahkan nolnya saja, dan angka di depannya diganti jadi dua atau tiga atau empat.
Itu baru dari satu perusahaan klien, lha kalau kliennya ada belasan atau dua puluhan?
Khan bisa beli lagi beberapa tas bermerek, plus arloji Rolex.
Koleksi mobil di garasi bisa tambah Rubicon.
Tidak perlu atas nama sendiri, cukup atas nama sopir, atau atas nama siapalah.
Kalau nanti diperiksa tinggal bilang mobil pinjaman, khan beres.
Beli pesawat Cessna? Kecil itu.
Kabarnya perusahaan “konsultan pajak” model beginian bukan cuma “miliknya” Rafael Alun Trisambodo.
Tapi ada pejabat dan mantan pejabat lain yang beroperasi dengan modus-operandi serupa.
Patgulipat para pejabat, bukan hanya di Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan saja, tapi di kementerian dan Lembaga lainnya juga ada.
Belum lagi kita bicara di pemerintahan daerah.
Gubernur dan Bupati/Wali Kota kita berapa saja yang sudah pakai rompi oranye.
Dan, yang belum pakai rompi oranye bukan berarti dia bersih lho, cuma belum tertangkap lalu heboh (atau dipesan untuk ditangkap dan dibikin heboh) saja.
Pendapatan pajak kita katanya melebihi target.
Tapi sebetulnya berapa sih potensinya?
Banjarmasin, Rabu, 5 April 2023,
Andre Vincent Wenas MM MBA, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
