Jakarta – Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow MSi memintah kepada Badan Pertanahan Nasional untuk tidak sembarang menerbitkan Sertifikat Tanah di wilayah perbatasan kabupaten dan kota. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Senin (7/3/2016) di Hotel Bidakara Jakarta.
“Di Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa terjadi seperti itu. Akibatnya sering terjadi konflik sosial, sehingga merepotkan mitra kerja dari kalangan Forkopimda yang melakukan kegiatan pengamanan. Tak jarang justeru antara warga dan aparat keamanan timbulnketegangan,” Katanya.
Bupati Jantje sendiri mengakui sangat ingin membantu Forkopimda dalam hal pengalokasian anggaran. Hanya saja sampai saat ini masih terbentur dengan belum adanya payung hukum dari Kementerian Dalam Negeri RI. Atas dasar hal itu diusulkan untuk segera ditetapkan. (frangkiwullur)
