
Vanda Sarumdajang saat berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penulis: Frangki Wullur | Jakarta
Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai mematangkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan program bantuan perumahan tahun 2027, termasuk usulan pembangunan rumah susun (rusun) bagi tenaga kesehatan.
Upaya tersebut dilakukan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., MAP, melalui pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
Vanda diterima langsung Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si., didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Dr. Diah Ayu Hartati Listyarini Iswara Akbari, S.H., M.Hum., serta Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, Yudha Rommell Sibero, S.T., M.M.
Pertemuan tersebut difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi program bantuan perumahan untuk tahun 2027 serta penyampaian usulan pembangunan rusun bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa.
Dukungan program perumahan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan hunian masyarakat.
Sementara itu, usulan pembangunan rusun tenaga kesehatan menjadi salah satu upaya yang didorong Pemkab Minahasa untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal bagi tenaga pelayanan kesehatan.
Koordinasi dengan kementerian terkait menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program pemerintah pusat.
Namun, realisasi bantuan perumahan maupun pembangunan rusun tersebut masih bergantung pada proses pembahasan dan tindak lanjut usulan yang disampaikan.
Dalam kunjungan tersebut, Vanda Sarundajang turut didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa.
Pemkab Minahasa diharapkan terus mengawal usulan tersebut agar dapat ditindaklanjuti secara konkret, sehingga program perumahan yang diperjuangkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pelayanan kesehatan di daerah.
