Bitung – Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Ali Masykur Musa, M.Si M.Hum bersama para pimpinan BPK RI perwakilan Sulawesi Utara melakukan peninjauan atas distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan tangkap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) Perikani Aertembaga Kota Bitung, Jumat (12/4).
Kunjungan pimpinan BPK RI di Kota Bitung kali ini terkait dengan banyaknya masalah pendistribusian BBM bagi nelayan yang sering mengalami masalah. para nelayan mengeluh bahwa sejak tahun 2012 hingga kini masih sering terdapat antrian nelayan untuk mendapatkan solar pada musim ikan dimana tangkapan dalam jumlah tertinggi.
Dari data yang didapat BeritaManado.com jatah BBM Pertamina bagi nelayan hanya sebanyak 1.000 kl per bulan sementara kebutuhan di lapangan mencapai 2.000 kl per bulan.
“Saya meminta kepada pihak Pertamina dapat menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan laut. Kedua BPH Migas agar memperketat penyalagunaan BBM bersubsidi yang semestinya dinikmati oleh nelayan kecil,” kata Ali.
Dia mengharapkan agar di Sulut sendiri tidak lagi terjadi penyelundupan BBM bersubsidi mengingat Sulut merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar seperti Philipina, mengingat selama kurun waktu dua tahun terakhir, telah terjadi tiga kasus penyeludupan BBM jenis minyak tanah maupun solar yang berhasil digagalkan oleh aparat setempat.
Ali mengharapkan supaya Asosiasi Kapal Perikanan Nasional (AKPN) supaya lebih optimal dalam menginventarisir kebutuhan bahan bakar anggotanya dan mengkoordinir pembagian kuota BBM kepada anggotanya. Hal ini penting karena sering mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat kecil. (Jrp)
