Manado – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, akhirnya memeriksa seluruh asset kendaraan dinas (Kendis) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Selain aset kendis, BPK juga melakukan pemeriksaan plat nomor kendis yang diduga memiliki lima nomor polisi.
“Satu kendaraan dinas dengan lima nomor polisi, itu merupakan pemborosan dari sisi pembayaran pajak kendaraan,” kata Kepala Sub Bidang (Kasubid) Auditor I BPK Perwakilan Sulut, Dade Nandenar.
Kendaraan dinas dengan lima nomor polisi, menurut Dade, sudah tidak wajar. Dapat dikatakan wajar jika satu kendaraan dinas plat merah dan satu plat hitam.
“Ini harus ditelusuri. Alangkah baiknya anggaran digunakan atau disiapkan untuk hal-hal prioritas,” ujarnya. (rizathpolii)
