Manado, BeritaManado.com — BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado yang cakupan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong adanya perlindungan yang diberikan kepada pekerja di bidang konstruksi, khususnya oleh pemerintah daerah.
Padahal jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta peraturan turunannya.
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerja.
Termasuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pekerja konstruksi yang bekerja diproyeknya terlindungi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manado Murniati mengatakan, jika ada permasalahan yang terjadi sebelumnya yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya tanggung jawab tersebut, harap ditinggalkan.
“Ketidakpahaman dengan aturan yang ada. Kepedulian. Aturan sudah lengkap semua, petugas jasa konstruksi harus dilindungi. Seharusnya semakin ke sini semakin bagus. Tapi, ternyata tidak ada contoh klaim meninggal atau kecelakaan, berarti memang selama ini tidak ada perlindungan. Kemungkinan banyak yang meninggal atau kecelakaan pekerja konstruksi kita tapi tidak terlindungi dan tidak terekspos,” ujar Murniati dengan tegas usai pelaksanaan monitoring dan evaluasi program jaminan perlindungan kepada tenaga konstruksi di Manado, Kamis (17/7/2025).
Itu sebabnya, kata Murniati, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan, Naker, SKPD terkait, asosiasi dan staf khusus yang hadir saat itu diminta untuk berkomitmen untuk melaksanakan apa yang diamanahkan undang-undang.
“Tujuannya untuk kemaslahatan pekerja sektor konstruksi ini supaya kalau terjadi kecelakaan kerja mereka tidak sia-sia hidupnya, ada yang membantu, BPJS ketenagakerjaan yang akan mengobati sampai sembuh, kalau meninggal ada santunan yang diberikan buat ahli waris, ada beasiswa buat anak-anaknya. Jadi, hari ini komitmen dari semua stakeholder, Pemda terutama yang mempunyai proyek APBJ, APBN, swasta, internasional, bantuan luar negeri bahkan perorangan pun seharusnya juga melindungi pekerja sektor konstruksi. Dimulai dari pemerintah dulu untuk patuh,” kata Murniati.
(srisurya)
