Bitung—Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai konpensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga bakal tidak tepat sasaran. Pasalnya, menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bitung, Edwin Tumurang, data penerima yang dijadikan acuan sebagai penerima BLSM adalah data kadaluarsa alias tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini.
“Saya mendapat informasi, data yang digunakan Kementerian Sosial sebagai penerima BLSM adalah data tahun 2008 lalu. Dan tentu data ini sudah tidak valid, apalagi di Kota Bitung,” kata Tumurang, Rabu (26/6).
Tumurang menilai, Kota Bitung dan daerah lain di Sulut tidak akan sama lagi dengan data warga miskin tahun 2008. Mengingat hamper seluruh wilayah Sulut, terutama Kota Bitung mengalami perkembangan pesat. Termasuk dalam masalah ekonomi yang tidak mungkin sama dengan tahuan 2008 lalu.
“Tidak menutup kemungkinan ada warga dulunya masuk warga miskin kini kehidupannya sudah diatas rata-rata tapi tetap tercatat sebagai penerima BLSM,” katanya.
Harusnya, menurut Tumurang, data yang digunakan bukan data 2008 tapi data 2011 atau 2012. Dengan demikian program BLSM tidak akan meleset karena data yang digunakan asih tergolong baru dan sesuai kenyataan dilapangan.
“Saya pribadi tidak habis pikir, kenapa Kementerian Sosial mempergunakan data 2008. Padahal setiap tahunnya BPS melakukan pemutahiran data warga miskin, kenapa tidak menggunakan data tersebut,” katanya.
Apa yang dikatakan Tumurang tidak ditampik Kepala Kantor Pos Kota Bitung, Dewa Made Yasa. Dimana menurut Yasa, kondisi Kota Bitung saat ini jauh berbeda dengan tahun 2008, terutama masalah kesejateraan warga yang meningkat pesat beberapa tahun belakangan ini.
“Makanyan kita meminta para perangkat Kelurahan, RT dan Kepala Lingkungan (Pala) untuk mengawasi jangan sampai ada warga yang sudah tidak layak menerima bantuan tersebut,” kata Yasa.
Yasa sendiri mengaku yakin, jumlah penerima BLSM Kota Bitung bakal berubah jumlahnya dan tidak sesuai dengan data yang diberikan Kementerian Sosial. “Kota Bitung tidak sama dengan daerah Jawa yang jumlah warga miskinnya tidak pernah berkurang. Kalau disini (Kota Bitung,red) beberapa tahun belakangan ini lapangan kerja terbuka luas dan itu ikut mengurangi angka kemiskinan,” katanya.(enk)