Bitung – Diawal tahun 2014, Pemkot langsung menorehkan prestasi dalam bidang pelayanan publik. Ini ditandai dalam apel perdana, Jumat (3/1/2014), Walikota, Hanny Sondakh melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Helda Tirajoh Kepala perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Penandatanganan MoU ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik, dalam penyelenggaraan Pemkot. Dan untuk tahun 2014, Pemkot Bitung adalah kota pertama dari seluruh kabupaten/kota di Sulut.
“Penandatanganan MoU ini sendiri adalah salah satu program yang sudah direncanakan, dalam rangka lebih menuju kearah yang lebih baik soal layanan publik,” kata Sondakh.
Kota Bitung sendiri kata Sondakh ingin selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjalin kerjasama dengan instansi yang bisa melakukan pengawasan. Kendati Kota Bitung sendiri sudah ada penghargaan pelayanan publik terbaik dari Komisi Pengawasan Korupsi.
Penandatanganan MoU dengan Ombudsman RI ini disaksikan Wakil Walikota, Maxmilian J Lomban, Sekkot, Edison Humiang, Ketua TP PKK Kota Bitung, Josephien Sondakh Taroreh, Wakil Ketua TP PKK, Khouni Lomban Rawung dan Ketua Dharma Wanita Persatuan, Telly Humiang Muhaling.(abinenobm)
Bitung – Diawal tahun 2014, Pemkot langsung menorehkan prestasi dalam bidang pelayanan publik. Ini ditandai dalam apel perdana, Jumat (3/1/2014), Walikota, Hanny Sondakh melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Helda Tirajoh Kepala perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Penandatanganan MoU ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan publik, dalam penyelenggaraan Pemkot. Dan untuk tahun 2014, Pemkot Bitung adalah kota pertama dari seluruh kabupaten/kota di Sulut.
“Penandatanganan MoU ini sendiri adalah salah satu program yang sudah direncanakan, dalam rangka lebih menuju kearah yang lebih baik soal layanan publik,” kata Sondakh.
Kota Bitung sendiri kata Sondakh ingin selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjalin kerjasama dengan instansi yang bisa melakukan pengawasan. Kendati Kota Bitung sendiri sudah ada penghargaan pelayanan publik terbaik dari Komisi Pengawasan Korupsi.
Penandatanganan MoU dengan Ombudsman RI ini disaksikan Wakil Walikota, Maxmilian J Lomban, Sekkot, Edison Humiang, Ketua TP PKK Kota Bitung, Josephien Sondakh Taroreh, Wakil Ketua TP PKK, Khouni Lomban Rawung dan Ketua Dharma Wanita Persatuan, Telly Humiang Muhaling.(abinenobm)