Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menerima Opini WTP dari BPK
Manado – Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2016 lalu berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu prestasi, namun pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap catatan-catatan BPK bila ingin meraih opini serupa pada LHP di tahun 2017.
Hal ini kembali diingatkan pengamat politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka kepada beritamanado.com, Selasa (10/10/2017).
“BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Sulut, diantaranya Pengelolaan aset, ini yang menjadi peringatan,” tutur Taufik Tumbelaka.
Masalah aset lainnyapun kembali muncul, dari investigasi beritamanado.com sejumlah masalah terkait pelimpahan sekolah-sekolah dari kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi perlu menjadi perhatian serius bila Pemprov Sulut tidak mau kehilangan Opini WTP.
Masalah-masalah tersebut diantaranya penyerahan aset tidak dilimpahkan ke Pemprov. Padahal ada sejumlah sekolah SMA/SMK di Manado yang bakal mendapat suntikan dana milliaran rupiah tapi masih terbentur permasalahan aset tersebut.
Masalah inipun dibenarkan sejumlah kepala sekolah yang enggan namanya diberitakan meminta masalah ini diseriusi Pemprov Sulut.
Mengingat peringatan BPK terhadap masalah aset supaya tidak terjadi, sebab masalah tersebut hendaknya menjadi perhatian Pemprov Sulut di tahun 2017.
Seperti diketahui, LHP Pengelolaan aset di tahun 2016 belum Memadai, seperti, aset tanah tidak dilengkapi dengan keterangan luas, aset dari hasil rehabilitasi belum di kapitalisasi ke aset induk, aset peralatan dan mesin tercatat secara gabungan tanpa rincian jumlah unit yang sebenarnya. (rizath polii)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menerima Opini WTP dari BPK
Manado – Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2016 lalu berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu prestasi, namun pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap catatan-catatan BPK bila ingin meraih opini serupa pada LHP di tahun 2017.
Hal ini kembali diingatkan pengamat politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka kepada beritamanado.com, Selasa (10/10/2017).
“BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Sulut, diantaranya Pengelolaan aset, ini yang menjadi peringatan,” tutur Taufik Tumbelaka.
Masalah aset lainnyapun kembali muncul, dari investigasi beritamanado.com sejumlah masalah terkait pelimpahan sekolah-sekolah dari kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi perlu menjadi perhatian serius bila Pemprov Sulut tidak mau kehilangan Opini WTP.
Masalah-masalah tersebut diantaranya penyerahan aset tidak dilimpahkan ke Pemprov. Padahal ada sejumlah sekolah SMA/SMK di Manado yang bakal mendapat suntikan dana milliaran rupiah tapi masih terbentur permasalahan aset tersebut.
Masalah inipun dibenarkan sejumlah kepala sekolah yang enggan namanya diberitakan meminta masalah ini diseriusi Pemprov Sulut.
Mengingat peringatan BPK terhadap masalah aset supaya tidak terjadi, sebab masalah tersebut hendaknya menjadi perhatian Pemprov Sulut di tahun 2017.
Seperti diketahui, LHP Pengelolaan aset di tahun 2016 belum Memadai, seperti, aset tanah tidak dilengkapi dengan keterangan luas, aset dari hasil rehabilitasi belum di kapitalisasi ke aset induk, aset peralatan dan mesin tercatat secara gabungan tanpa rincian jumlah unit yang sebenarnya. (rizath polii)