Manado, BeritaManado.com — Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memang membuat banyak faktor di negara ini menjadi lumpuh, hal tersebut juga dirasakan di wilayah Sulawesi Utara (Sulut), khususnya Kota Manado.
Di tengah amukan Covid-19 yang semakin ganas perdebatan terus terjadi mengenai langkah yang diambil oleh pemerintah pusat tentang karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar.
Hal ini mengundang reaksi Ketua Himpunan Intelektual Muda Sulut, Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE, MSM.
Saat diwawancarai, Harley Mangindaan mengemukakan sudah banyak negara telah menjalankan kebijakan karantina diri, wilayah bahkan negara, sedangkan di Indonesia dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang jika dilihat secara konsekuen hampir sama saja dengan karantina.
“Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk di suatu wilayah yang di duga terinfeksi penyakit guna mencegah penyebaran penyakit itu sendiri, sedangkan pembatasan sosial berskala besar merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilaya,” kata Harley Mangindaan yang merupakan alumni Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Indonesia.
Lebih lanjut, Bang Ai (sapaan akrab Harley Mangindaan) menjelasakan pembatasan sosial berskala besar penegasannya pada terduga yang diyakini secara medis terinfeksi penyakit Covid-19, untuk pola implementasinya hal tersebut sudah jelas tertera pada Undang-undang Kesehatan.
“Jadi letak perbedaan dua win solution dari pemerintah itu, yakni pembatasan penduduknya dan pembatasan kegiatannya. Jakarta lakukan pembatasan wilayah, dengan menutup akses orang dari negara-negara terdata Covid-19 masuk melalui bandara dan sisi lokal semua jalur darat diatur untuk tidak bisa masuk ke Jakarta,” jelas Bang Ai.
Mantan Akdemisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini juga menambahkan apakah semua provinsi di Jawa dan diluar Jawa lakukan hal yang sama?.
“Kalau memang apa yang diterapkan di Jakarta, sudah diterapkan oleh semua daerah, berarti ruang giat warga telah dibatasi sekaligus ruang batas wilayah sehingga tujuan hidup manusia yaitu berusaha dan bekerja akan terbatasi,” ungkapnya.
Tapi, lanjut Ai Mangindaan menuturkan apapun kebijakan dan punishment (hukuman rds) akibat melanggar pasal-pasal yang di susun harus siap ditangung oleh semua lapisan elemen.
“Sekarang semua harus bangun kesadaran warga itu sendiri, sebab rakyat masih mau rela keluar bekerja untuk mendapat nafkah agar dapur tetap berasap. Saya hanya mau ingatkan jika keluar untuk bekerja tetap waspada dan prosedur ketika berhubungan dengan sesama wajib diperhatikan,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Manado periode 2010 hingga 2015 juga menyebutkan, di negara dengan sistim tangan besi seperti China kepatuhan warga mungkin sudah tidak diragukan lagi, tapi bagaiman dengan negara demokratis seperti AS yang sulit menghimbau warganya untuk tinggal di rumah meski jika melanggar harus didenda, hal serupa akan dirasakan oleh Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi.
“Di negara Aberjistan, Teluk Arab Saudi antara Turki dan Iran,menerapkan sistim yang sangat ketat, warga jika mau keluar harus meminta ijin dari Wali Kota via nomor call canter yang telah tersedia dan bila diijinkan itu pun hanya untuk hal-hal mendesak seperti belanja harian, obat-obatan,dan waktu keluar dibatasi hanya dua jam pada hal di sana jumlah meninggal cuma empat dari 15 juta jiwa, sedangkan di Malawi salah satu negara termiskin di Afrika dengan 17 juta jiwa yang melanggar dihukum, para pejabat dipotong 10 persen gajinya selama tiga bln untuk dana penanggulangan Covid-19,” tandasnya.
(***/Rei Rumlus)
