“Goblok..!, Ngeyel itu menteri-menteri itu” ujar Sehan Landjar, Bupati Boltim, Sulut. Saat mempersoalkan dana BLT dari dana desa dan bantuan sosial yang prosesnya panjang dan berliku.
Video kemarahan bupati itu tersebar luas di media sosial.
Ia menuturkan penyaluran dana bansos, apapun mereknya, dan dari kementerian manapun terlalu rumit prosedurnya. Misalnya, penerima dana BLT dari dana desa adalah warga super miskin yang tidak tercover dalam program bansos di kementerian lain. Tapi untuk mendapatkan dana itu, warga miskin harus mengikuti sejumlah prosedur yang cukup melelahkan, termasuk memiliki rekening pribadi.
Urusan memiliki rekening pribadi di warga miskin masih merupakan barang langka, terlebih mereka yang hidup di pedesaan. Urusan makan dan keluar rumah saja sudah susah, sekarang malah diminta membuat rekening pribadi.
Maka wajarlah Bupati Boltim marah..!
Banyak cara tuk memangkas urusan remeh-temeh itu. Misalkan di tahap awal, warga miskin yang tidak punya rekening pribadi bisa langsung diberikan secara tunai, pakai rekening desa; diumumkan pakai toa di mesjid, gereja, dan balai desa. Jika masih kurang percaya, maksimalkan tenaga Pendamping desa yang jumlahnya puluhan ribu tuk mengawasi penyaluran dana secara tunai. Bila perlu pakai polisi untuk mengawasinya..!
Jika melihat surat No 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, prosedurnya cukup panjang dan berbelit. Bisa jadi keburu banyak orang yang mati kelaparan, baru dana masuk ke rekening warga. Terlebih ada syarat utama, penerima BLT tidak boleh dan atau bukan penerima bansos dari kementerian lain.
Aturan penerima dana BLT adalah mereka yang tidak menerima bansos dari kementerian lain, itu ada benarnya supaya tidak tumpang-tindih. Tapi juga seharusnya pada saat bersamaan prosedur penerima dana BLT harus mudah dan cepat
Selain itu, di kementerian sosial menetapkan penerima bansos masih mengunakan kriteria lama sebelum korona masuk di Indonesia. Ada 14 kriteria yang ditetapkan, di antaranya: luas lantai 8 meter persegi, berdinding bambu, Penerangan tanpa listrik, Satu stel pakaian setahun, tidak mempunyai tabungan, dan lain-lain.
Persoalannya kriteria yang ditetapkan itu tidak akan menjangkau warga yang dulunya bekerja tapi sekarang menjadi pengangguran karena di PHK, dan warga kelas menengah ke bawah yang tidak bisa berusaha karena ada aturan PSBB.
Dari temuan survei SMRC di pertengahan april, mayoritas rakyat Indonesia (77%) menyatakan Covid 19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Lebih jauh lagi, sekitar 25% warga (atau 50 juta warga dewasa) menyatakan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman.
Sementara itu, menurut data Kemanaker, sudah 2.084.593 orang yang telah menjadi korban PHk. Dan saya meyakini data itu akan lebih jauh tinggi. Sebab, di Indonesia banyak industri rumahan yang tidak terdaftar. Tentu mereka pasti telah mengurangi tenaga kerjanya, dan bahkan mungkin sudah kolaps.
Berangkat dari data di atas maka sudah saatnya Kemensos memperbarui kriteria kemiskinan untuk mereka yang bisa mendapatkan bantuan sosial
Urusan penyaluran Bansos pada warga miskin, saat ini, birokrasinya masih sangat panjang dan rumit. Situasi darurat, tapi memakai prosedur kehidupan normal. Aneh..!
Mungkin karena itulah, presiden Jokowi setiap saat mengingatkan aparatusnnya tuk segera menyalurkan bantuan pada warga yang miskin.
Selain berliku, penyaluran bansos di beberapa tempat masih sangat amburadul. Di jakarta, misalnya, bansos justru masih menyasar keluarga yang mampu, anggota DPRD, dan PNS. Padahal banyak orang tiba-tiba miskin karena usaha terhenti berharap bantuan sosial.
Jika melihat jumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp 405,1 triliun, bantuan sosial atau bansos mendapat porsi Rp 110 triliun, sebenarnya cukup untuk mengatasi kesulitan hidup. Sepanjang distribusinya tepat sasaran dan tepat waktu.
Terkait itu, yang dibutuhkan adalah memangkas birokrasi penyaluran yang rumit, setiap saat memperbaiki data penerima bantuan, dan yang utama kesungguhan dan kepedulian semua aparatus yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
