
Penulis: Tim Redaksi
Indonesia mengajak Jepang memperkuat kerja sama energi bersih melalui pengembangan biodiesel B50 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp).
Ajakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (17/11).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.
Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan Jepang untuk mempercepat penguasaan teknologi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup energi dan pengelolaan air.
“Kami telah memperkenalkan campuran biodiesel 50 persen dan kini mulai menjalankan program besar produksi bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Kami juga meluncurkan program besar pembangunan tenaga surya berkapasitas 100 GWp. Ini juga akan membantu kita menciptakan lingkungan yang lebih hijau,” ujar Presiden Prabowo.
Kepala Negara memandang hubungan kemitraan dengan Jepang sebagai peluang untuk mempercepat transformasi energi nasional, terutama melalui penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kami siap memperkuat kerja sama dengan Jepang dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan,” lanjutnya.
B50 dan Bioetanol Jadi Strategi Kemandirian Energi Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penguatan ketahanan energi membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan produksi.
Menurutnya, Indonesia perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di dalam negeri, termasuk kemampuan mengolahnya menjadi produk energi bernilai tambah.
“Kemandirian energi tidak bisa hanya dibangun melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui kemampuan kita mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan B50, bioetanol, dan energi surya merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Bahlil.
Implementasi kebijakan tersebut mulai memperlihatkan hasil melalui program mandatori biodiesel B50 yang resmi diluncurkan pada 9 Juli 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Hingga September 2026, pemanfaatan biodiesel untuk kebutuhan domestik tercatat mencapai 11,92 juta kiloliter.
Program ini juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Sepanjang 2026, penghematan devisa negara dari pemanfaatan biodiesel mencapai 6,37 miliar dolar AS atau sekitar Rp164,86 triliun.
Selain penghematan devisa, program B50 diproyeksikan mampu menciptakan kesempatan kerja bagi 2,1 juta orang serta mengurangi emisi karbon dioksida hingga 44,46 juta ton.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pengembangan bioetanol sebagai salah satu upaya menekan impor bensin.
Pengembangannya membutuhkan kesiapan menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, teknologi pengolahan, hingga sistem distribusi.
Kebutuhan tersebut sekaligus membuka ruang bagi Jepang untuk berkontribusi melalui pengembangan teknologi dan penguatan industri.
PLTS 100 GWp Buka Peluang Kolaborasi Teknologi Jepang
Selain bioenergi, pengembangan tenaga surya menjadi bagian penting dari agenda transformasi energi Indonesia.
Pemerintah meluncurkan Program PLTS 100 GWp pada 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali. Program ini menjadi salah satu langkah untuk memperbesar pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.
Hingga Agustus 2026, kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 16.442 megawatt. Angka tersebut setara dengan 15 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik nasional.
Sebelumnya, pada Juni 2026, pemerintah juga meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan sekaligus.
Bahlil menilai kemitraan dengan Jepang perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan industri energi di dalam negeri.
“Kerja sama dengan Jepang perlu diarahkan pada pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan industri dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri energi nasional,” tambah Bahlil.
Kolaborasi kedua negara diharapkan mampu menggabungkan potensi sumber daya alam Indonesia dengan keunggulan teknologi Jepang.
Melalui pengembangan B50, bioetanol, dan PLTS 100 GWp, Indonesia mendorong terbentuknya sistem energi yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi di kawasan.
