Bisnis dan Ekonomi

Inflasi Kotamobagu Capai 7,05 Persen, TPID Siapkan Langkah Antisipasi Nataru

Inflasi Kotamobagu Capai 7,05 Persen, TPID Siapkan Langkah Antisipasi Nataru
Wenny Gaib (kiri) dan Darmawan Hutabarat (kanan)

Editor: Sri Surya

Inflasi Kotamobagu mencapai 7,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026.

Angka tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, sehingga penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi perhatian utama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

ADVERTISEMENT

Kondisi ini menjadi perhatian karena tekanan harga sejumlah kebutuhan masyarakat masih berlanjut, terutama komoditas hortikultura seperti cabai rawit, tomat, dan lemon.

Situasi tersebut juga diperberat oleh tantangan perubahan cuaca yang berpotensi memengaruhi produksi pangan hingga awal 2027.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Kota Kotamobagu Tahun 2026, Selasa (17/11/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah, khususnya menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan dibuka Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib. Hadir pula Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara Darmawan T. B. Hutabarat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, perangkat daerah, serta anggota TPID Kota Kotamobagu.

Dalam sambutannya, Weny Gaib menempatkan pengendalian inflasi sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Ia mendorong seluruh anggota TPID meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok.

Pemantauan tersebut juga perlu dibarengi kemampuan mengenali potensi risiko sejak awal serta memperkuat koordinasi antarsektor.

Dengan demikian, langkah pengendalian dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika muncul tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

Inflasi Kotamobagu Dipengaruhi Cabai Rawit dan Komoditas Hortikultura

Dalam forum tersebut, Darmawan T. B. Hutabarat memaparkan perkembangan inflasi Kota Kotamobagu yang menunjukkan tekanan cukup tinggi.

Pada Oktober 2026, inflasi Kotamobagu tercatat sebesar 0,37 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), 7,20 persen secara tahun kalender (year-to-date/ytd), dan 7,05 persen secara tahunan (yoy).

Capaian tahunan tersebut melampaui sasaran inflasi nasional. Komoditas hortikultura menjadi salah satu sumber tekanan utama, terutama cabai rawit, tomat, dan lemon.

Tantangan berikutnya datang dari fenomena El Niño sangat kuat yang diprakirakan berlangsung hingga awal 2027.

Kondisi ini berpotensi memperpanjang tekanan terhadap produksi dan harga pangan.

Dampak kekeringan telah memengaruhi produktivitas tanaman hortikultura. Sementara itu, peralihan menuju musim hujan juga berisiko menimbulkan gangguan produksi, antara lain akibat penyakit tanaman dan kerontokan bunga.

Jika memperhitungkan siklus tanam hingga masa panen, tekanan harga komoditas hortikultura diperkirakan masih akan berlangsung sampai awal 2027.

Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan perhatian tidak hanya terhadap perkembangan harga di pasar, tetapi juga terhadap keberlanjutan produksi pangan di daerah.

Ketahanan Pangan Kotamobagu dan Strategi Menghadapi Nataru

Untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan, terdapat sejumlah langkah yang perlu diperhatikan, terutama peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Upaya tersebut mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan pertanian, penerapan teknologi pertanian yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memitigasi dampak cuaca ekstrem.

Selain produksi, kelancaran distribusi pangan juga menjadi perhatian penting. Penguatan infrastruktur dan konektivitas koridor pangan diperlukan agar pasokan dari berbagai sentra produksi dapat tersalurkan dengan lebih baik.

Salah satu perhatian dalam aspek distribusi adalah penataan akses distribusi di Pasar 23 Maret.

Optimalisasi neraca pangan juga diperlukan sebagai sistem peringatan dini untuk membantu pemerintah menentukan respons kebijakan secara lebih tepat sasaran.

Posisi strategis Kota Kotamobagu sebagai pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Bolaang Mongondow Raya turut menjadi pertimbangan dalam penguatan sistem pasokan pangan.

Dalam konteks tersebut, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai agregator sekaligus integrator pasokan dari berbagai sentra produksi.

Peran tersebut diharapkan dapat mendukung stabilisasi ketersediaan barang sekaligus menjaga harga pangan di daerah.

Melalui HLM TPID 2026, seluruh pihak kembali menekankan pentingnya sinergi untuk mengantisipasi tekanan inflasi menjelang Nataru dan memasuki awal 2027.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Kotamobagu berkomitmen melanjutkan penguatan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dengan tantangan inflasi yang masih membayangi, penguatan ketahanan pangan dan koordinasi TPID menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kotamobagu. (***)