
Penulis: Tim Redaksi
MANADO – Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi membantah keras tuduhan adanya permintaan dana operasional oleh penyidik dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan sejumlah media di Jakarta yang mengangkat tuduhan dari pelapor bernama John Hamenda melalui kuasa hukumnya.
Dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026), Suryadi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
Ia juga menyayangkan pemberitaan yang telah beredar tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk menyampaikan klarifikasi.
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” ujar Dirreskrimum.
Persoalan ini berkaitan dengan penanganan sengketa tanah di Malalayang Satu yang proses hukumnya telah berlangsung sejak 2016.
Perkara tersebut semula ditangani Polresta Manado sebelum kemudian berada dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Utara.
Suryadi menjelaskan, selama proses penanganan perkara, baik pelapor maupun terlapor telah menempuh sejumlah langkah hukum. Upaya tersebut mencakup gugatan perdata hingga dua kali pengajuan praperadilan.
Dirreskrimum Polda Sulut Jelaskan Alasan Penghentian Perkara
Terkait perkembangan penanganan sengketa tanah tersebut, Suryadi menyebut penyidik telah melakukan gelar perkara sebelum mengambil keputusan menghentikan proses penyidikan.
Keputusan itu, menurut dia, didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum, termasuk putusan praperadilan pada 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri tertanggal 9 September 2025.
Rekomendasi tersebut berkaitan dengan langkah salah satu pihak yang sebelumnya melaporkan perkara itu sekaligus meminta pelaksanaan gelar perkara khusus kepada Biro Wassidik Bareskrim Polri.
“Penyidik menindaklanjuti perkara ini dengan menghentikannya karena dinilai tidak cukup bukti,” ujarnya.
Dengan keputusan tersebut, Suryadi menegaskan bahwa penyidik telah memberikan kepastian hukum berdasarkan proses dan pertimbangan yang dilakukan dalam penanganan perkara.
Ia juga menyayangkan munculnya tuduhan terhadap penyidik tanpa disertai bukti konkret.
Menurutnya, apabila John Hamenda dan kuasa hukumnya memiliki dasar baru yang dapat memperkuat laporan, hal tersebut sebaiknya ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” ujar Kombes Pol Suryadi.
Polda Sulut Buka Ruang Kritik, Siapkan Langkah Hukum
Lebih lanjut, Suryadi menyatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan menempuh jalur pidana untuk merespons tuduhan yang dinilai tidak benar tersebut.
Ia menegaskan akan membuat laporan pidana apabila pihak pelapor terus menyebarkan informasi yang dianggap keliru terkait penanganan perkara maupun tuduhan terhadap penyidik.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo turut memberikan penegasan mengenai sikap institusinya terhadap kritik publik.
Menurut Endrastiawan, Polda Sulut tetap membuka diri terhadap kritik yang disampaikan secara konstruktif.
Namun, apabila sebuah tuduhan sudah mengarah pada pernyataan yang tidak didukung bukti sah, pihak yang merasa dirugikan dipersilakan menggunakan jalur hukum.
“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) untuk mengambil langkah-langkah hukum,” singkatnya.
Klarifikasi Dirreskrimum Polda Sulut ini sekaligus menegaskan sikap kepolisian terhadap tuduhan permintaan dana operasional dalam penanganan sengketa tanah di Malalayang Satu.
