Manado, BeritaManado.com — Indonesia dibangun di atas fondasi Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan suku, agama, dan ras menjadi kekuatan yang menyatukan.
Namun, belakangan ini, fondasi tersebut terasa terguncang oleh maraknya tindakan intoleransi di berbagai daerah, seperti di Jawa Barat dan Sumatera Barat.
Tindakan yang mencederai kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap pemeluknya, hak fundamental yang dijamin UUD 1945 Pasal 29, menjadi luka bagi bangsa ini.
Merespon situasi yang memprihatinkan ini, sebuah gerakan berani lahir di Sulawesi Utara (Sulut).
Pada 1 Agustus 2025, Forum Bangsa Minahasa Menggugat turun ke jalan.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan sebuah seruan kepedulian yang mendalam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lewat aksi ini juga diharapkan dapat mengetuk hati nurani mereka yang memiliki kompetensi dan kewenangan di jajaran Pemerintah, TNI, serta Polri.
Bukan tanpa alasan LSM JAMA memberi apresiasi serta dukungan atas langkah tempuh Forum Bangsa Minahasa Menggugat.
Pasalnya, gerakan ini menegaskan kembali bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara Pancasila
“Gerakan mengingatkan kita bahwa NKRI adalah perjuangan dan harga mati founding father, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras berbeda. Jadi Indonesia ada dan berdiri bukan dengan filosofi negara agama, namun filosofi Negara Pancasila,” ungkap Plh Sekretaris Jenderal LSM JAMA, James C Tulangow, SE, Sabtu (2/8/2025).
JAMA meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut agar memberi atensi khusus, terukur dan bawah dalam sistem terhadap permintaan aksi unjuk rasa Forum Bangsa Minahasa Menggugat.
Kapolda diharapkan dapat menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
“Sebab kalau hal ini dibiarkan terus terjadi, benih-benih NKRI yang telah tumbuh berkembang terpelihara baik bakal sirna oleh sikap dan sifat para pelaku Intoleransi,” pungkasnya.
Langkah Panglima Besar Ormas Pasukan Adat Manguni Makasiow (PAMM) Andy Rompas, beserta Ketua Umum Ormas Kristen Benteng Nusantara Steven Kembuan, bersama Para Ketua Umum/ Ketua Ormas/LSM Adat lainnya, yang turun langsung saat aksi unjuk rasa wajib didukung penuh oleh seluruh komponen Masyarakat di Sulawesi Utara.
“Mereka telah mengambil peran langsung bagi terbinanya dan terpeliharanya kerukunan beragama, demi menjaga NKRI,” tandas James.
JAMA juga minta Kakanwil Kemenag Sulut dapat memfasilitasi Forum Bangsa Minahasa Menggugat untuk dapat bertemu Menteri Agama RI agar hal ini jadi atensi Menteri.
Kakanwil Kemenag Sulut diharapkan tidak hanya diam menyikapi hal ini.
Selain itu, JAMA juga meminta agar Kapolri dapat mengambil tindakan tegas terukur sesuai protap bagi Pimpinan Kepolisian di Wilayah lokasi persekusi/intoleransi yang tidak sepenuhnya menjalankan amanah tugas fungsi Kepolisian.
