Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Amir Liputo meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengawal dana bagi hasil partambangan.
Menurut Amir, ada perubahan skema dana bagi hasil terhadap hasil tambang pada tahun 2023 dan 2024 daerah akan menerima lebih besar terutama Provinsi yang selama ini diketahui sangat kecil.
“Ini kabar dari kementerian keuangan. Kami berharap ini di followup. Karena pertambangan saja nol koma sejian persen, itu baru pertambangan saja, itu sudah luar biasa,” ungkap Amir Jumat, (18/8/2023) pada rapat pembahasan KUA PPAS 2024.
Lanjut Amir, tugas DPRD adalah bersama pemerintah menggenjot pendapatan, kemudian boleh mengusulkan sesuatu yangdapat diberikan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Amir juga meminta TAPD agar memperhatikan asumsi pajak bahan bakar minyak agar dapat diiptimalkan sehingha mampu meningkatkan pendapatan di rahun 2024.
“Supaya kita ada kelonggaran fiskal,” ucap Amir.
Amir juga menyoroti kendaraan operasional di Cons bukan merupakan plat nomor daerah.
“Sementara yang merusak jalan kita itu kendaraan Tanoasa itu luar biasa, sementara plat nomornya bukan dari daerah kita,” sorot Amir.
(Erdysep Dirangga)
