Bitung – Entah apa yang terlintas dalam benak sejumlah lurah di Kota Bitung sehingga rela menggunakan uang pribadi untuk menutupi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum tertagih setiap bulannya. Bahkan tindakan menggunakan uang pribadi setiap bulannya untuk menutupi PBB yang belum terbayarkan sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan para lurah.
“Itu sudah menjadi resiko jika menjabat sebagai lurah. PBB tak lunas, otomatis kami yang harus mencari cara untuk menutupi tunggakan,” kata salah satu lurah yang identitasnya dirahasiakan, Kamis (5/6/204).
Bahkan menurutnya, menggunakan uang pribadi untuk menutupi tunggakan PBB setiap bulan kata dia menjadi bagian dari resiko jabatan. “Kalau tak lunas tentu tak hitung satu dua hari pasti kami sudah diganti, jadi salah satu cara biar tetap memegang jabatan lurah ya harus berupaya mencapai target PBB yang diberikan,” katanya.
Ditambah lagi kata dia, jika setiap bulannya dalam evaluasi capaian PBB terus mengalami peningkatan maka mereka akan mendapat reward dari pimpinan. Kendati capaian PBB itu harus menggunakan uang pribadi tanpa diketahui pimpinan.
Mendengar hal tersebut, Kadispenda Kota Bitung, Olga Makaraw menilai tindakan para lurah menggunakan uang pribadi untuk melunasi PBB adalah tindakan yang konyol. Karena menurutnya, dengan menggunakan uang pribadi maka ketahuan jika para lurah hanya ingin mengejar prestasi dihadapan pimpinan.
“Jika penyetoran PBB menggunakan dana pribadi maka dampaknya berakibat kepada Pala dan RT sebagai penagih,” kata Makaraw.
Sementara itu, target PBB Kota Bitung tahun ini sebesar Rp9 miliar dan saat ini baru tercapai sebesar Rp1,2 miliar atau 17%. Dan dari evaluasi PBB bulan Januari sampai Mei 2014 sudah ada enam kelurahan yang merealisasikan 100% diantaranya Kelurahan Sagerat Weru 2, Kelapa Dua, Pintu Kota, Pasokan, Batu Kota dan Batu Lubang.(abinenobm)
Bitung – Entah apa yang terlintas dalam benak sejumlah lurah di Kota Bitung sehingga rela menggunakan uang pribadi untuk menutupi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum tertagih setiap bulannya. Bahkan tindakan menggunakan uang pribadi setiap bulannya untuk menutupi PBB yang belum terbayarkan sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan para lurah.
“Itu sudah menjadi resiko jika menjabat sebagai lurah. PBB tak lunas, otomatis kami yang harus mencari cara untuk menutupi tunggakan,” kata salah satu lurah yang identitasnya dirahasiakan, Kamis (5/6/204).
Bahkan menurutnya, menggunakan uang pribadi untuk menutupi tunggakan PBB setiap bulan kata dia menjadi bagian dari resiko jabatan. “Kalau tak lunas tentu tak hitung satu dua hari pasti kami sudah diganti, jadi salah satu cara biar tetap memegang jabatan lurah ya harus berupaya mencapai target PBB yang diberikan,” katanya.
Ditambah lagi kata dia, jika setiap bulannya dalam evaluasi capaian PBB terus mengalami peningkatan maka mereka akan mendapat reward dari pimpinan. Kendati capaian PBB itu harus menggunakan uang pribadi tanpa diketahui pimpinan.
Mendengar hal tersebut, Kadispenda Kota Bitung, Olga Makaraw menilai tindakan para lurah menggunakan uang pribadi untuk melunasi PBB adalah tindakan yang konyol. Karena menurutnya, dengan menggunakan uang pribadi maka ketahuan jika para lurah hanya ingin mengejar prestasi dihadapan pimpinan.
“Jika penyetoran PBB menggunakan dana pribadi maka dampaknya berakibat kepada Pala dan RT sebagai penagih,” kata Makaraw.
Sementara itu, target PBB Kota Bitung tahun ini sebesar Rp9 miliar dan saat ini baru tercapai sebesar Rp1,2 miliar atau 17%. Dan dari evaluasi PBB bulan Januari sampai Mei 2014 sudah ada enam kelurahan yang merealisasikan 100% diantaranya Kelurahan Sagerat Weru 2, Kelapa Dua, Pintu Kota, Pasokan, Batu Kota dan Batu Lubang.(abinenobm)