Bitung – Penggunaan anggaran di sejumlah instansi di Kota Bitung patut dipertayakan. Pasalnya, dari data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung menyatakan masih ada Rp117.285.654.338,- anggaran yang belum terpakai di sejumlah instansi di Kota Bitung.
Anggaran ratusan miliar itu kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung, Syaeful Hidayat, bersumber dari APBN tahun 2013 dalam bentuk DIPA. “Anggaran itu ada di sejumlah instansi, baik instansi vertikal maupun instansi Pemda. Dan hingga tanggal 28 Oktober masih ada ratusan miliar yang belum digunakan,” kata Hidayat beberapa waktu lalu.
Hidayat merincikan, anggaran ratusan miliar itu bersumber dari Mahkama Agung RI sebesar Rp2.158.323.208,- dari jumlah anggaran Rp10.295.498.000. Kejaksaan RI sebesar Rp2.559.093.000,- dari Rp5.341.873.000,-, Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp549.254.500,- dari Rp1.500.000.000,-, Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp986.842.243,- dari Rp6.360.855.000,-.
Kementerian Keuangan Rp4.897.109.892,- dari jumlah anggaran Rp16.338.008.000,-, Kementerian Perubungan Rp54.686.973.804,- dari Rp199.145.574.000,-, Kementerian Kesehatan Rp7.070.680.051,- dari Rp13.304.250.000,-, Kementerian Agama Rp4.643.481.719,- dari Rp20.966.097.000,-.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp17.778.200,- dari anggaran Rp553.646.000,-, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp20.196.800.178,- dari Rp72.738.513.000,-, Kementerian Pekerjaan Umum Rp1.950.000.000,- dari Rp16.166.250.00,-, Badan Pusat Statistik Rp858.103.799,- dari Rp2.590.416.000,-.
Badan Pertanahan Nasional Rp1.311.703.436,- dari Rp3.880.483.000,-, Kepolisian RI Rp5.778.200.906,- dari Rp35.557.525.000,-, Badan Narkotika Nasional Rp3.974.604.508,- dari Rp6.981.323.000,-, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisikan Rp486.484.868,- dari 1.571.242.000,- dan Komisi Pemilihan Umum Rp2.981.718.634,- dari Rp8.010.954.000,-.
“Kita berharap sebelum tutup buku bulan Desember anggaran-anggaran itu sudah terpakai, jangan sampai ada yang tidak terpakai karena itu akan merugikan karena dianggap tidak mampu mengelola anggaran,” katanya.(abinenobm)
Bitung – Penggunaan anggaran di sejumlah instansi di Kota Bitung patut dipertayakan. Pasalnya, dari data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung menyatakan masih ada Rp117.285.654.338,- anggaran yang belum terpakai di sejumlah instansi di Kota Bitung.
Anggaran ratusan miliar itu kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung, Syaeful Hidayat, bersumber dari APBN tahun 2013 dalam bentuk DIPA. “Anggaran itu ada di sejumlah instansi, baik instansi vertikal maupun instansi Pemda. Dan hingga tanggal 28 Oktober masih ada ratusan miliar yang belum digunakan,” kata Hidayat beberapa waktu lalu.
Hidayat merincikan, anggaran ratusan miliar itu bersumber dari Mahkama Agung RI sebesar Rp2.158.323.208,- dari jumlah anggaran Rp10.295.498.000. Kejaksaan RI sebesar Rp2.559.093.000,- dari Rp5.341.873.000,-, Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp549.254.500,- dari Rp1.500.000.000,-, Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp986.842.243,- dari Rp6.360.855.000,-.
Kementerian Keuangan Rp4.897.109.892,- dari jumlah anggaran Rp16.338.008.000,-, Kementerian Perubungan Rp54.686.973.804,- dari Rp199.145.574.000,-, Kementerian Kesehatan Rp7.070.680.051,- dari Rp13.304.250.000,-, Kementerian Agama Rp4.643.481.719,- dari Rp20.966.097.000,-.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp17.778.200,- dari anggaran Rp553.646.000,-, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp20.196.800.178,- dari Rp72.738.513.000,-, Kementerian Pekerjaan Umum Rp1.950.000.000,- dari Rp16.166.250.00,-, Badan Pusat Statistik Rp858.103.799,- dari Rp2.590.416.000,-.
Badan Pertanahan Nasional Rp1.311.703.436,- dari Rp3.880.483.000,-, Kepolisian RI Rp5.778.200.906,- dari Rp35.557.525.000,-, Badan Narkotika Nasional Rp3.974.604.508,- dari Rp6.981.323.000,-, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisikan Rp486.484.868,- dari 1.571.242.000,- dan Komisi Pemilihan Umum Rp2.981.718.634,- dari Rp8.010.954.000,-.
“Kita berharap sebelum tutup buku bulan Desember anggaran-anggaran itu sudah terpakai, jangan sampai ada yang tidak terpakai karena itu akan merugikan karena dianggap tidak mampu mengelola anggaran,” katanya.(abinenobm)