Manado – Kasus mengendapnya anggaran HIMPSI di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) sebesar 143 juta yang hingga kini belum terbayarkan dari informasi yang didapat BeritaManado.com, hal ini terindikasi atau disinyalir sebagai kasus korupsi yang saat ini sementara dalam proses pemeriksaan Inspektorat. Namun Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmad Mokodongan mengaku hingga kini masih menunggu laporan dari pihak Inspektorat Provinsi.
“Saya belum mendapat laporan dari Inspektorat, setelah itu baru saya bisa komentar,” katanya.
Sementara itu taerkait anggaran yang menggendap tersebut sedikitnya telah mendapat titik terang, dari data yang didapat BeritaManado.com pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) pemerintah Provinsi Sulut sebesar Rp.169.950.000 yang telah tersalurkan sebesar 143 juta melalui program belanja jasa psikiater ke bendahara BKD dan Kepala BKD waktu itu masih dijabat oleh Roy Tumiwa, M.Pd beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini belum terealisasi ke pihak HIMPSI.
Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Ir Sandra Moniaga, M.Si saat dikonfirmasi. Malah dia sendiri mendorong agar masalah ini bisa diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, seraya mengatakan masalah ini adalah menjadi tanggungjawab Kepala BKD yang lama (Roy Tumiwa) sebelum dia.
Seperti diketahui, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sulawesi Utara melansir sedikitnya ada 143 juta rupiah anggaran jasa psikologi dalam kegiatan Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes selama 3 hari pelaksanaannya pada Selasa (5/2) – Kamis (07/2) yang lalu, masih mengendap di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Hal itu terkuak ketika Ketua HIMPSI Sulut Erens Sangelorang saat dituntut pertanggungjawabannya pada Musyawara Wilayah (Muswil) HIMPSI Sulut usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua HIMPSI periode 2008-2013 di Aston Hotel akhir pekan lalu. (Rizath Polii)
Manado – Kasus mengendapnya anggaran HIMPSI di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) sebesar 143 juta yang hingga kini belum terbayarkan dari informasi yang didapat BeritaManado.com, hal ini terindikasi atau disinyalir sebagai kasus korupsi yang saat ini sementara dalam proses pemeriksaan Inspektorat. Namun Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmad Mokodongan mengaku hingga kini masih menunggu laporan dari pihak Inspektorat Provinsi.
“Saya belum mendapat laporan dari Inspektorat, setelah itu baru saya bisa komentar,” katanya.
Sementara itu taerkait anggaran yang menggendap tersebut sedikitnya telah mendapat titik terang, dari data yang didapat BeritaManado.com pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) pemerintah Provinsi Sulut sebesar Rp.169.950.000 yang telah tersalurkan sebesar 143 juta melalui program belanja jasa psikiater ke bendahara BKD dan Kepala BKD waktu itu masih dijabat oleh Roy Tumiwa, M.Pd beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini belum terealisasi ke pihak HIMPSI.
Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Ir Sandra Moniaga, M.Si saat dikonfirmasi. Malah dia sendiri mendorong agar masalah ini bisa diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, seraya mengatakan masalah ini adalah menjadi tanggungjawab Kepala BKD yang lama (Roy Tumiwa) sebelum dia.
Seperti diketahui, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sulawesi Utara melansir sedikitnya ada 143 juta rupiah anggaran jasa psikologi dalam kegiatan Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes selama 3 hari pelaksanaannya pada Selasa (5/2) – Kamis (07/2) yang lalu, masih mengendap di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Hal itu terkuak ketika Ketua HIMPSI Sulut Erens Sangelorang saat dituntut pertanggungjawabannya pada Musyawara Wilayah (Muswil) HIMPSI Sulut usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua HIMPSI periode 2008-2013 di Aston Hotel akhir pekan lalu. (Rizath Polii)