Manado – Kasus mengendapnya anggaran HIMPSI di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara (Sulut) sebesar 143 juta yang hingga kini belum terbayarkan dari informasi yang didapat BeritaManado.com, hal ini terindikasi atau disinyalir sebagai kasus korupsi yang saat ini sementara dalam proses pemeriksaan Inspektorat. Namun Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmad Mokodongan mengaku hingga kini masih menunggu laporan dari pihak Inspektorat Provinsi.
“Saya belum mendapat laporan dari Inspektorat, setelah itu baru saya bisa komentar,” katanya.
Sementara itu taerkait anggaran yang menggendap tersebut sedikitnya telah mendapat titik terang, dari data yang didapat BeritaManado.com pada laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) pemerintah Provinsi Sulut sebesar Rp.169.950.000 yang telah tersalurkan sebesar 143 juta melalui program belanja jasa psikiater ke bendahara BKD dan Kepala BKD waktu itu masih dijabat oleh Roy Tumiwa, M.Pd beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini belum terealisasi ke pihak HIMPSI.
Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Ir Sandra Moniaga, M.Si saat dikonfirmasi. Malah dia sendiri mendorong agar masalah ini bisa diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, seraya mengatakan masalah ini adalah menjadi tanggungjawab Kepala BKD yang lama (Roy Tumiwa) sebelum dia.
Seperti diketahui, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Sulawesi Utara melansir sedikitnya ada 143 juta rupiah anggaran jasa psikologi dalam kegiatan Pemetaan Potensi PNS lewat Psikotes selama 3 hari pelaksanaannya pada Selasa (5/2) – Kamis (07/2) yang lalu, masih mengendap di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut. Hal itu terkuak ketika Ketua HIMPSI Sulut Erens Sangelorang saat dituntut pertanggungjawabannya pada Musyawara Wilayah (Muswil) HIMPSI Sulut usai mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua HIMPSI periode 2008-2013 di Aston Hotel akhir pekan lalu. (Rizath Polii)
mudah-mudahan pejabat yang mengambil uang yang bukan haknya..segera bertobat!
kalo jasa psikiater, kenapa pembayarannya tidak kepada psikiater? yang notabene tidak bekerja/tidak melakukan apa-apa? jadi dananya yg 160jt kemana???
KPK ini memang profokator coba cek apa HIMPSI ada kase pencemaran nama baik atau nda, kasus ini terkuak karna faktanya begitu. KPK nda tau masalah
KPK ini memang profokator coba cek apa HIMPSI ada kase pencemaran nama baik atau nda, kasus ini terkuak karna faktanya begitu.
HIMSPI bogobogo.Dana psikiater kwa,ngoni pesikolog rakus mo ambe. Nentau babaca stou.harusnya doktor thomarius atau rumah saki jiwa yang tangani bukang ngoni. Roy Tumiwa, biar ngana le rakus rakus tapi lebe bagus kalu ngana lapor pa dorang karena so mencemarkan nama pemerintah propinsi. Kase kapok pa dorang himspi.Sangelorong kira dia so berkuasa sto
Kongkalikong Roy Tumiwa dengan HIMSPI.Masak jasa psikiater pesikolog.HIMSPI bogobogo
USUT LEY ITU BIRO JASA YANG DIPAKAI UNTK PROSES PENCAIRAN DANA…….!!!!!
bongkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar…