Manado, BeritaManado.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan Kementrian Dalam Negeri RI, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019) pagi.
Dalam rapat tersebut Wagub Steven Kandouw sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perubahan pola kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
“Setiap program itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga arahan Bapak Presiden dalam Rakornas ini harus dijalankan pemerintah ODSK (Olly Dondokambey-Steven Kamdouw) di daerah,” ujar Wagub Steven Kandouw.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam sambutannya Presiden menekankan, agar jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari.
“Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada Mens Rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden memberi contoh misalnya di DKI Jakarta, dimana mata anggarannya ada 57 ribu.
Sehingga kalau ada yang keliru satu dua tiga sebaiknya segera cepat diingatkan, karena tidak mungkin mengontrol sekian banyak kegiatan.
“Karena itu diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,” tutur Presiden.
Presiden juga menyindir masalah lelang pengadaan barang dan jasa, yang bertahun-tahun sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang,” kata Presiden Jokowi.
Ia mempersoalkan yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tetapi yang e-tendering, e-tendering yang konstruksi Rp31 triliun itu masih di mulai di bulan November.
“Konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kaya gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya,” ujar Presiden.
Dengan tender Januari dimulai, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat.
(***/Finda Muhtar)
Baca Juga:
Oknum Aparat Halangi Kebijakan dan Inovasi, Jokowi Tegaskan Jangan Salah Gigit