Menurutnya, selama ini kegagalan pengelolaan keuangan oleh berbagai kalangan semua mempersalahkan pemerintah kabupaten dalam hal ini pihak eksekutif. Namun dibalik itu, sebagaimana hasil yang diperolehnya, menyebutkan jika masalah discalimer juga tak lepas dari lemahnya pengawasan dan kontrol dari pihak legislatif.
“Jika demikian maka baik secara langsung maupun tidak langsung pihak legislatif sudah turut bersama-sama dan memiliki andil terhadap hasil yang diperoleh Mitra selama empat tahun belakangan yakni gagal dalam sistem pengelolaan keuangan daerah atau disclaimer,” tegas Ngantung.
Lanjut dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk dapat memeriksa secara objektif terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat Dewan (Setwan)Mitra, “kalau perlu umumkan kepada masyarakat hasil pemeriksaan yang dilakukan, bagaimana pun itu juga uang rakyat,” pintahnya. (rulan sandag)
