Manado — Direktur Penanganan Fakir Miskin, PPK dan PAN, Abdul Hayat menyebut, kegiatan Sinkronisasi Program dan Anggaran Dekonsentrasi tahun 2018 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pulau Pulau Kecil (PPK) dan Perbatasan Antar Negara (PAN) untuk sosialisasinya difokuskan pada program Kemensos yang berkaitan dengan pemberdayaan.
Terutama, pada rencana kedepan yaitu adanya kegiatan-kegiatan dekonsentrasi yang bersinergi antara pusat dan daerah khususnya yang mendukung program penurunan angka kemiskinan.
Hal tersebut dijelaskannya usai pelaksanaan kegiatan sinkronisasi program dan anggaran dekonsentrasi tahun 2018 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pulau Pulau Kecil (PPK) dan Perbatasan Antar Negara (PAN) oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial bersama 11 provinsi di Manado, Selasa (5/9/2018) malam.
“Contohhnya, di wilayah III, pelaksanaannya dikonsentrasikan kepada kelompok usaha bersama (KUBE),” kata Abdul.
Lanjut Abdul, fokus saat ini mengarah pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk masyarakat pesisir, mulai dari kelompok-kelompok usaha, apalagi untuk anggaran tahun 2019, Kemensos menyiapkan dana sebesar Rp20 miliar.
Untuk itu, Abdul berharap, sinergitas antara pusat dan daerah benar benar terjalin agar dana yang disiapkan pemerintah pusat tidak mubasir, mengingat setiap daerah harusnya punya program untuk menekan angka kemiskinan terutama bagi warga pesisir.
“Tugas kita yang terutama adalah bagaimana caranya membuat angka kemiskinan ini turun,” ujar Abdul sebagaimana rilis yang diterima BeritaManado.com dari penyelenggara.
Pada kesempatan tersebut, turut dibahas program-program pengentasan kemiskinan lainnya seperti bantuan sosial (bansos), Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak swasta, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengatakan, meski target untuk penurunan angka kemiskinan di Kemsos hanya berada pada angka 100 ribu per tahunnya, namum tugas menekan angka kemiskinan adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun swasta.
“Kita harus bekerja sama untuk menjalankan program-program yang ada, sinkron dan sinergis. Selain itu, mengevaluasi, terutama masyarakat yang menerima bansos agar adanya peningkatan kualitas secara ekonomi setelah mendapat bansos. Begitu sudah lebih baik, yang sudah tidak berhak menerima, diganti oleh yang berhak,” kata Andi.
(***/srisurya)