Penunjukan Ahmad Dofiri dinilai strategis oleh banyak pihak.
Sebagai perwira tinggi Polri yang pernah menduduki posisi penting, termasuk sebagai Kabaintelkam Polri dan Kapolda, ia dianggap memahami secara mendalam dinamika internal kepolisian.
Sebagai penasihat khusus, Dofiri tidak memimpin institusi Polri secara langsung, tetapi memberi rekomendasi strategis kepada Presiden.
Tugas utamanya adalah membantu menyiapkan peta jalan reformasi Polri agar lebih profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Tugas Berat Menanti
Isu reformasi Polri bukanlah hal baru. Berbagai kasus yang menimpa institusi kepolisian dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari isu pelanggaran etik, penggunaan kekerasan berlebihan, hingga persoalan transparansi penegakan hukum, membuat kepercayaan publik menurun.
Kondisi inilah yang membuat reformasi Polri terus menjadi tuntutan.
Djamari mengakui bahwa pekerjaan ini berat, karena tidak cukup hanya dengan mengubah struktur atau regulasi, melainkan juga menyentuh budaya organisasi dan mentalitas personel.
“Kita ingin Polri makin dipercaya rakyat. Itu tidak bisa instan, butuh proses panjang, tapi arah kebijakannya jelas,” kata Djamari
Hubungan Menko Polkam dengan Polri
Secara kelembagaan, Kemenko Polkam berperan sebagai koordinator bagi beberapa kementerian dan lembaga, termasuk Polri.
Artinya, meskipun Polri berada langsung di bawah Presiden, koordinasi kebijakan tetap melalui Kemenko Polkam.
Hal ini yang membuat Djamari merasa wajar bila publik mengaitkan dirinya dengan agenda reformasi Polri.
Ia menegaskan, jika ada kebijakan yang harus diperkuat, pihaknya siap memberi masukan kepada Dofiri maupun Presiden.
Sebaliknya, ia juga menekankan pentingnya alur komunikasi sebaliknya: Dofiri wajib memberi laporan rutin agar pemerintah bisa memantau progres reformasi secara transparan.
Tantangan dalam Pelaksanaan Reformasi
Beberapa tantangan besar yang diperkirakan akan dihadapi dalam reformasi Polri antara lain:
- Perubahan Kultur Organisasi
Reformasi bukan hanya soal aturan, tapi juga cara berpikir aparat di lapangan. - Transparansi dan Akuntabilitas
Publik menuntut proses hukum yang lebih terbuka dan bebas intervensi. - Profesionalisme Aparat
Peningkatan kualitas SDM, termasuk soal integritas dan kompetensi. - Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal
Membatasi potensi penyalahgunaan wewenang dan membangun sistem kontrol yang kuat. - Adaptasi Teknologi
Polri dituntut mampu memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.
Djamari menyadari bahwa semua tantangan itu tidak bisa diatasi hanya oleh satu pihak.
