MANADO – Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang mengusulkan penghentian sementara (moratorium) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) termasuk honorer ditahun 2011 ini. Beban anggaran pemerintah yang terus bertambah serta perlu evaluasi struktur organisasi di setiap instansi pusat maupun daerah. Termasuk evaluasi kebutuhan personil dan ketepatan penempatan pegawai.
Menanggapi hal itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Roy Tumiwa MPd mengatakan, pemrov akan menjalankannya jika sudah diputuskan. Ditambahkannya, pemprov akan mengevaluasi struktur organisasi di setiap instansi daerah. Termasuk, evaluasi kebutuhan personil dan ketepatan penempatan pegawai.
Menyinggung jumlah PNS yang tak terkendali lagi karena banyak pegawai yang kurang memiliki kemampuan sesuai posnya. Tumiwa mengatakan, ada SKPD yang kelebihan pegawai tapi tak dibutuhkan. Sebaliknnya, ada lembaga kekurangan pegawai yang sesungguhnya dibutuhkan.
“Kami sudah melakukan tabulasi data dan akan dibuat pengkajian. Pendataan di setiap SKPD akan kebutuhan PNS sudah terdata dan sudah masuk di BKD Provinsi,” ujar Tumiwa. (jrp)
MANADO – Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional yang mengusulkan penghentian sementara (moratorium) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) termasuk honorer ditahun 2011 ini. Beban anggaran pemerintah yang terus bertambah serta perlu evaluasi struktur organisasi di setiap instansi pusat maupun daerah. Termasuk evaluasi kebutuhan personil dan ketepatan penempatan pegawai.
Menanggapi hal itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Roy Tumiwa MPd mengatakan, pemrov akan menjalankannya jika sudah diputuskan. Ditambahkannya, pemprov akan mengevaluasi struktur organisasi di setiap instansi daerah. Termasuk, evaluasi kebutuhan personil dan ketepatan penempatan pegawai.
Menyinggung jumlah PNS yang tak terkendali lagi karena banyak pegawai yang kurang memiliki kemampuan sesuai posnya. Tumiwa mengatakan, ada SKPD yang kelebihan pegawai tapi tak dibutuhkan. Sebaliknnya, ada lembaga kekurangan pegawai yang sesungguhnya dibutuhkan.
“Kami sudah melakukan tabulasi data dan akan dibuat pengkajian. Pendataan di setiap SKPD akan kebutuhan PNS sudah terdata dan sudah masuk di BKD Provinsi,” ujar Tumiwa. (jrp)