Manado – Rencana pembelian Kuda pejantan impor dari Australia oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara seharga Rp1 miliar melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut dengan dana APBD 2014 dinilai perlu dikaji ulang karena tidak bersentuhan langsung kepada rakyat. Hal itu disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka kepada BeritaManado.com.
“Itu sudah tertata di APBD namun bila mungkin peristiwa banjir, bencana alam ditambah hasil survei ada peningkatan kemiskinan didaerah ini menjadi alasan untuk dipertimbangkan lagi pada APBD perubahan,” katanya.
Menurut Tumbelaka, rencana atau program pembelian kuda disinyalir sebagai “pesanan” guna memenuhi kepentingan segelintir orang yang punya hobi beternak kuda.
Dia berharap program-program yang tidak bersentuhan dengan masyarakat harus dipikirkan lagi karena hal itu mencederai masyarakat. komitmen dari Gubernur Sulut Dr S H Sarundajang terhadap permasalahan kemiskinan juga dipertanyakanseiring adanya peningkatan kemiskinan didaerah ini. (rizath polii)
