Politik dan Pemerintahan

Timsel Diadukan ke Polisi, Ini Kutipan Laporan Lengkapnya

Manado – Advokat Abdul Rahman Musa melaporkan tim seleksi  (Timsel) KPU Sulut ke Polda Sulut atas sejumlah pelanggaran. Berikut kutipan lengkap surat aduan Musa, yang juga diterima beritamanado, Jumat (15/3).

Kepada yang terhormat, 1. KETUA KPU PUSAT di Jakarta. 2. KETUA BAWASLU PUSAT di Jakarta 3. KAPOLDA SULAWESI UTARA di Manado. Perihal : Informasi/Laporan.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

ADVERTISEMENT

Nama: ABDUL RAHMAN MUSA, SH.
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Alamat : Jl. Beringin IX No. 88 Manado 95232 HP : 081388037038 /081519170670.

Dengan i ini menyampaikan informasi/laporan sebagai berikut : 1. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan “ Tugas dan Wewenang Bawaslu adalah b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu” dan d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pokoknya menyebutkan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai Penyelidik/Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.

2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Sulut telah mengumumkan melalui media massa (Harian Manado Post) Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Sulut No. 6/Timsel KPU Sulut/III/2013 (copy kliping Koran terlampir) dan salah seorang yang dinyatakan lolos penelitian admnistrasi tersebut adalah dr. FERDINAN K SUAWA, MA. MTh (No. Urut 44).

3. Bahwa dari 14 Persyaratan Administrasi untuk menjadi Calon Anggota KPU Sulut sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diantaranya terdapat syarat-syarat :

Surat Pernyataan tidak pernah
– menjadi anggota partai politik (persyaratan surat No. 8); – Surat keterangan Pengurus Parpol bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota parpol (persyaratan surat No. 9).

4. Bahwa untuk calon anggota KPU Provinsi bernama dr. FERDINAND K. SUAWA, MA.MTh yang terdaftar oleh TIMSEL dinyatakan lolos hasil penelitian administrasi (verifikasi) padahal yang bersangkutan sampai dengan bulan September 2009 masih sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) dibuktikan dengan Laporan Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Brasil tanggal 21-27 Juni 2009 dan Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Propinsi Maluku Utara tanggal 13-17 Juli 2009 (copy surat dimaksud terlampir).

5. Bahwa berdasarkan bukti seperti tersebut pada angka 4 diatas, maka menunjukan yang bersangkutan (dr. FERDINAN K. SUAWA, MA.MTh) dan Pimpinan Partai Damai Sejahtera diduga kuat telah memberikan keterangan tidak benar (palsu) kepada TIMSEL KPU Sulut dalam persyaratan admnistrasi menjadi calon anggota KPU Sulut dan demikian pula TIMSEL KPU Sulut karena kelalaian/kealpaannya tidak melakukan penelitian administrasi sebagaimana mestinya telah meloloskan yang bersangkutan ketahapan selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan KPU No. 2 tahun 2013 yang menyebutkan “Dalam hal terdapat tahapan seleksi yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diulang sesuai tahapan yang bermasalah”. Bahwa oleh karena terdapat implikasi pidana pada tahapan penelitian admnistrasi calon anggota KPU Sulut yang diselenggarakan oleh TIMSEL, maka dimohon pelaksanaan seleksi diulang berdasarkan aturan yang ada karena diduga kuat tahapan seleksi admnistrasi sarat dengan kepentingan sehingga tahapan ini bermasalah tidak hanya (dugaan tindak pidana memberikan pernyataan/keterangan palsu atau menggunakan surat yang dipalsukan) dilakukan oleh satu orang calon saja melainkan juga diduga dilakukan oleh calon lain.

7. Bahwa sesuai pengumuman di media massa tahapan selanjutnya adalah seleksi tertulis yang diadakan pada hari ini, Kamis 14 Maret 2013, maka kami menilai keberatan dan protes oleh calon lain diantaranya sdr. Drs. MAHYUDIN DAMIS, M.Hum yang telah mengajukan secara tertulis keberatannya kepada TIMSEL namun tidak diindahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU No. 2 tahun 2013 yang menjadi pedoman dan acuan TIMSEL melaksanakan tugas dan kewajibannya, adalah sangat wajar dan selayaknya dimohon KPU Pusat mengambil alih (take over) pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi Sulut (Pasal 40 ayat (1) : Dalam hal Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas sebagimana mestinya, maka pelaksanaan seleksi diambil alih KPU). Demikianlah informasi/laporan ini disampaikan atas perhatiannya dihaturkan terima kasih. Manado, 14 Maret 2013.

Hormat saya, ABDUL RAHMAN MUSA, SH.
(alf)