Manado, BeritaManado.com — Persoalan tambang rakyat yang terus memakan korban baik jiwa maupun pertikaian masih menghantui tanah nyiur melambai Sulut.
Pasalnya, belum adanya regulasi tepat dan tegas dari stakeholder terkait kebijakan tambang rakyat, sehingga masalah-masalah lama terus terjadi.
Solusinya, dikatakan Anggota DPRD Sulut Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) Yusra Alhabsyi, sebenarnya dengan adanya kejadian berulang pemerintah harus tanggap.
“Kalau ditutup berpengaruh pada rakyat yang menggantung hidup dari pertambangan, kalau tidak ditutup pasti korban akan selalu bertambah. Jadi, salah satu caranya dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),” ujar Yusra Alhabsyi.
Kalau kebijakan tersebut tidak segera dilakukan, tegas Alhabsyi, juga akan berpengaruh pada perusakan lingkungan.
“Baik itu penggunaan alat berat dan sebagainya. Jadi harus segera koordinasi dengan pemerintah pusat agar ditetapkan sehingga ada keuntungan bagi rakyat, ada pendapatan terhadap daerah,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga meminta aparat kepolisian terus menindak para pelaku pertambangan yang menggunakan alat berat.
“Apresiasi kepada kepolisian yang beberapa waktu lalu melakukan penertiban, tapi masalahnya sekarang sudah ada alat berat lagi. Harus lebih tegas lagi dan efek jera sehingga tidak ada yang melanggar lagi,” tutupnya.
(AnggawiryaMega)