Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) di bawah kepemimpinan Bupati James Sumendap mengusulkan agar pemeriksaan pengelolaan dan administrasi keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) tetap dilanjutkan.
Hal ini disampaikan dalam teleconference antara BPK Perwakilan Sulut dengan kepala daerah se-Sulut, berkaitan dengan tindak lanjut pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Sulut, Senin (6/4/2020).
Dalam teleconference Pemkab Mitra dengan BPK Perwakilan Sulut yang dilaksanakan di auditorium Kantor Bupati Mitra, dihadiri juga oleh Wakil Bupati Jesaja Legi, Sekretaris Daerah Mitra David Lalandos, Asisten Satu Jani Rolos dan Asisten Dua Joutje Wawointana, Kepala Badan Keuangan Daerah Mecky Tumimomor, dan jajaran Pemkab Mitra lainnya.
Terkait hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra David Lalandos mengatakan, pihaknya siap mendukung jika nanti pemeriksaan akan dilanjutkan.
“Mitra sendiri sudah jelas disampaikan oleh Bupati James Sumendap bahwa prinsipnya Pemkab Mitra ingin pemeriksaan tetap dilanjutkan,” ungkap David Lalandos.
Bahkan menurutnya, Bupati James Sumendap menawarkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan jika dilanjutkan, apakah dengan pemanfaatan teknologi informasi atau melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Bupati juga menyampaikan, kalau diminta oleh BPK untuk pertanggungjawaban dokumen maka sebelum disampaikan akan disemprotkan disinfektan ke dokumen yang ada. Dengan demikian protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 tetap berjalan,” tandas David Lalandos.
Ditambahkannya, dalam teleconference tersebut, beberapa kepala daerah lainnya juga menyampaikan masukan, terkait opsi yang ditawarkan oleh BPK, yakni untuk tetap lanjutkan pelaksanaan pemeriksaan atau melakukan penundaan pelaksanaan pemeriksaan.
Jika keputusan penundaan pemeriksaan dilakukan maka harus lewat keputusan dari kepala daerah dan ketua DPRD.
“Pada umumnya hampir keseluruhan kepala daerah mengusulkan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun ada juga beberapa daerah yang mengusulkan ditunda,” tukasnya.
Masukan yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi BKP dan akan mengambil keputusan apakah akan dilanjutkan atau ditunda.
“Terkait apakah pemeriksaan ini akan dilanjutkan atau ditunda akan diputuskan oleh BPK dan disampaikan nanti ke semua daerah,” tutupnya.
(***/Jenly Wenur)