Pj Gubernur Sulut, Soni Sumarsono
Manado – Mendekati tahapan pengusulan calon penjabat (pj) bupati/walikota di beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada), Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Soni Sumarsono diingatkan untuk berhati-hati dan harus memilih penjabat yang tidak memiliki resistensi politik.
“Selain syarat khusus yang telah ditentukan dalam aturan, pejabat yang dikirim menjadi penjabat bupati/walikota harus diterima semua pihak atau tidak memiliki ketersinggungan dengan partai atau calon tertentu,” ujar pengamat pemerintahan Taufik Tumbelaka.
Dia menuturkan, hal tersebut untuk mencegah terjadinya konflik di daerah tersebut. Apalagi situasi menjelang pilkada cukup panas, sehingga hal kecil apapun bisa menjadi pencetus konflik. Disamping itu, kebijakan yang salah dalam menentukan penjabat bupati/walikota akan mencoreng prestasi dan kinerja dari penjabat gubernur.
“Wajar saja diingatkan, karena kinerja Sumarsono saat ini terbukti berhasil menarik hati masyarakat Sulut, sehingga jika tercoreng oleh kebijakan yang salah, maka akan berpengaruh pada karir pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut,” ungkapnya. (tim/jerry)
