AMURANG — Keberangkatan para Camat se Minahasa Selatan ke Bali dengan tujuan terkait penerapan program e-KTP dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai kurang jelas. Meiven ‘Utu’ Kendage, warga Desa Poigar Kecamatan Sinonsayang ketika menghubungi beritamanado, tadi mempertanyakan keberangkatan para camat ke Bali.
‘’Kalau mereka mau belajar e-KTP jelas salah alamat. Kenapa justru para camat yang belajar. Padahal, e-KTP adalah urusannya Dukpencapil. Jika keberangkatan para camat ini hanya terkait dua program tersebut, maka ini hanya pemborosan dan tidak masuk diakal,’’ ujar Kendage.
Kendage juga menjelaskan, untuk program BUMDes sendiri sebelumnya pihak BPMPD sudah melaksanakan pelatihan di setiap kecamatan. Selanjutnya diteruskan ke pemerintah desa. Namun demikian, baik e-KTP maupun BUMDes itu hanya akal-akalan mereka.
‘’Sementara untuk penerapan e-KTP, itu sudah pasti SKPD bersangkutan yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan. Sejauhmanakah mekanisme penerapannya, itu urusan SKPD yang kini dipimpin Drs Izak Rey. Sehingga keberangkatan para Camat ini dinilai bukan tidak mungkin hanya memanjakan saja serta untuk jalan-jalan. Termasuk sebagai pemborosan uang rakyat,’’ katanya.
Menurutnya, keberangkatan camat ke Bali dinilai kurang tepat. Dan sebaiknya instansi teknis sebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPMPD. Kedua SKPD inilah yang berkompeten dengan dua program tersebut. ‘’Bilang lagi, tak ada uang, kas kosong. Malahan, kontraktor ikut mencak-mencak di DPKPA Minsel menuntut hak mereka. Tahu-tahu, uangnya dipakai para camat,’’ tegas Kendage.
Ditempat berbeda Leon Manua, Pengawas Ikatan Mahasiswa Minsel (IMA) di Tondano. ‘’Dengan kemajuan zaman sekarang, maka untuk program-program seperti ini sudah ada di Internet. Jadi baginya para Camat tak perlu ke Bali. Kita bisa mengakses di Internet. Asalkan, camat jangan gagap teknologi (gaptek, red),’’ jelas Manua.
Hal senada dikatakan Jenry Mandey, Ketua Kerukunan Mahasiswa (KMP) Pemerhati Minsel. Menurutnya jika alasan belajar badan usaha milik desa (BUMDes), di Minsel sudah ada yang terbentuk. ‘’Tinggal pengawasannya terlalu lemah,’’ tegas Mandey.
Dibagian lain Sekretaris BPMPD Minsel Drs Sammy Sendow, bahwa keberangkatan para camat ke Bali tidak ada salahnya. Mengingat meski pihaknya telah melakukan pelatihan. ‘’Namun alangkah baik, para Camat melihat langsung desa-desa yang ada di Bali yang selama ini dinilai sukses menerapkan BUMDes. Kendati memang di tahun 2010 lalu, sudah ada sejumlah hukum tua yang diberangkatkan untuk program seperti ini. Dan untuk keberangkatan para Camat ini memang sudah diprogramkan pemerintah sejak 6 bulan sebelumnya,’’ pungkas Sendow. (ape)