Rolling Pejabat Pemprov Sulut
Manado – Isu tak sedap yang berhembus di “Gedung putih” (Kantor Gubernur Sulut) yerkait rolling pejabat baik yang sudah dilaksanakan maupun dalam wacana yang dikaitkan dengan pemberian “upeti” atau uang pelicin sehingga memuluskan pejabat menduduki jabatan tertentu dibantah pihak Pemprov Sulut.
Selain jabatan eselon II dan eselon III kali ini isu tentang penempatan kepala Sekolah mulai berhembus. Melalui Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou menyatakan hal ini sangat memalukan dan meminta pihak Polda Sulut segera menelusuri masalah rekrut-mengrekrut dan penempatan Kepala Sekolah (Kepsek).
Pasalnya, sudah ada oknum oknum yang tidak bertanggungjawab, PNS/Non PNS yang mulai beraksi terkait dengan penempatan UPTD-UPTD, Dipenda dan Kehutanan serta penempatan Kepsek dan lain lain.
“Terkait rekrut mengrekrut, pak Gubernur Olly telah sampaikan kepada saya agar mencari informasi yang benar, karena ada oknum-oknum yang sudah memakai jalur tikus serta bayar membayar dalam penempatan dan perekrutan posisi jabatan ASN. Saya lagi telusuri jika kedapatan, pemberi dan penerima kita akan proses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Steven Kandouw kepada wartawan, Jumat (6/1/2017).
Dia menambahkan dari informasi yang diperoleh Pemprov Sulut, banyak Kepala Kepala Sekolah mulai kasak kusuk.
“Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mulai beraksi. Kepala Sekolah dengan sengaja menggunakan jalur oknum tersebut jika kedapatan akan segera kita keluarkan,” kata dia.
Menurut Steven Kandouw pihak Polda Sulut telah menelusuri masalah ini. Karena, di Sulut sendiri ada saja orang-orang yang mau memainkan itu, apalagi Kepala Sekolah (Kepsek) jangan mau dibodohi.
“Jadi, intinya saya berharap teman-teman media dan ASN serta masyarakat jika menemui hal seperti itu, agar segera melapor ke pihak yang berwajib dan pemerintah Provinsi,” katanya. (***/Rizath Polii)
Rolling Pejabat Pemprov Sulut
Manado – Isu tak sedap yang berhembus di “Gedung putih” (Kantor Gubernur Sulut) yerkait rolling pejabat baik yang sudah dilaksanakan maupun dalam wacana yang dikaitkan dengan pemberian “upeti” atau uang pelicin sehingga memuluskan pejabat menduduki jabatan tertentu dibantah pihak Pemprov Sulut.
Selain jabatan eselon II dan eselon III kali ini isu tentang penempatan kepala Sekolah mulai berhembus. Melalui Wakil Gubernur Sulut Steven Kandou menyatakan hal ini sangat memalukan dan meminta pihak Polda Sulut segera menelusuri masalah rekrut-mengrekrut dan penempatan Kepala Sekolah (Kepsek).
Pasalnya, sudah ada oknum oknum yang tidak bertanggungjawab, PNS/Non PNS yang mulai beraksi terkait dengan penempatan UPTD-UPTD, Dipenda dan Kehutanan serta penempatan Kepsek dan lain lain.
“Terkait rekrut mengrekrut, pak Gubernur Olly telah sampaikan kepada saya agar mencari informasi yang benar, karena ada oknum-oknum yang sudah memakai jalur tikus serta bayar membayar dalam penempatan dan perekrutan posisi jabatan ASN. Saya lagi telusuri jika kedapatan, pemberi dan penerima kita akan proses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Steven Kandouw kepada wartawan, Jumat (6/1/2017).
Dia menambahkan dari informasi yang diperoleh Pemprov Sulut, banyak Kepala Kepala Sekolah mulai kasak kusuk.
“Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mulai beraksi. Kepala Sekolah dengan sengaja menggunakan jalur oknum tersebut jika kedapatan akan segera kita keluarkan,” kata dia.
Menurut Steven Kandouw pihak Polda Sulut telah menelusuri masalah ini. Karena, di Sulut sendiri ada saja orang-orang yang mau memainkan itu, apalagi Kepala Sekolah (Kepsek) jangan mau dibodohi.
“Jadi, intinya saya berharap teman-teman media dan ASN serta masyarakat jika menemui hal seperti itu, agar segera melapor ke pihak yang berwajib dan pemerintah Provinsi,” katanya. (***/Rizath Polii)