Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara (Sulut) Stefanus BAN Liow menegaskan komitmennya memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa.
Hal tersebut menjadi bagian dari agenda kerja ABPEDNAS Sulut periode 2026-2031, termasuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Kejaksaan melalui program Jaga Desa.
Stefanus menyampaikan, kepengurusan ABPEDNAS Sulut dibangun dengan semangat kebersamaan serta tekad untuk menjalankan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi desa.
“Dalam satu kebersamaan satu tekad dengan teman-teman pengurus Dewan Pembina dan Dewan Pengawas bahkan bersama-sama dengan DPC kabupaten/kota serta jajaran kejaksaan kita akan menindaklanjuti apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama yang pada intinya adalah preventif,” kata Stefanus.
Menurutnya, pendekatan preventif menjadi penting agar berbagai persoalan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa dapat dicegah sejak awal, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Dana Desa.
Karena itu, ABPEDNAS Sulut mendorong peningkatan kapasitas BPD, kepala desa dan perangkat desa melalui pembekalan, pendidikan dan pelatihan yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi serta Kejaksaan.
Stefanus menilai peningkatan kapasitas BPD sangat penting karena lembaga tersebut memiliki fungsi strategis dalam pemerintahan desa.
“Peningkatan kapasitas bagi BPD secara langsung mencegah penyalahgunaan anggaran dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Dengan pemahaman regulasi dan keuangan yang baik, BPD dapat secara efektif mengawasi pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran dan meminimalisir potensi penyimpangan,” tegasnya.
Selain penguatan kapasitas, ABPEDNAS Sulut juga mendorong BPD agar mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat secara optimal.
Stefanus berharap BPD yang memiliki kapasitas memadai dapat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Produk hukum akan membekali BPD untuk membahas dan menyepakati Peraturan Desa (Perdes) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Saya berharap BPD yang terlatih memiliki kepekaan dan kemampuan komunikasi untuk menampung, mengolah, dan menyalurkan aspirasi warga,” ujarnya.
Perkuat Program Jaga Desa
Dalam pelaksanaannya, ABPEDNAS Sulut juga menempatkan program Jaga Desa sebagai salah satu agenda strategis.
Sinergi dengan Kejaksaan diarahkan tidak hanya pada aspek pengawasan, tetapi terutama memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pemerintah desa sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Stefanus sebelumnya juga mengingatkan bahwa kesalahan administrasi dalam pengelolaan Dana Desa dapat membawa konsekuensi hukum.
Karena itu, menurutnya, kepala desa dan perangkat desa perlu memahami regulasi serta tata kelola keuangan desa secara baik.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya ABPEDNAS mendukung pembangunan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Srikandi Jaga Desa Didorong Jadi Mitra
Dalam momentum pengukuhan DPD Srikandi Jaga Desa Sulut dan DPC Srikandi Jaga Desa se-Sulut masa bakti 2026-2031 di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (10/8/2026), penguatan peran perempuan dalam pembangunan dan pengawasan desa juga menjadi bagian penting.
Kehadiran Srikandi Jaga Desa diharapkan dapat memperluas gerakan pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi mitra dalam mengawal pembangunan desa.
Dengan terbentuknya kepengurusan hingga kabupaten dan kota, konsolidasi organisasi diharapkan semakin memperkuat jejaring ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa bersama pemerintah daerah serta Kejaksaan.
Bagi Stefanus, penguatan kelembagaan desa harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan yang efektif dan sinergi antarlembaga.
Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan desa yang semakin mandiri, tata kelolanya baik, pembangunan tepat sasaran serta masyarakat semakin terlibat dalam menentukan arah pembangunan.
