Manado – Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono menyatakan soal isi dari peraturan bersama (SKB) tiga menteri untuk mendirikan rumah ibadat pada dasarnya masih bisa dilakukan perubahan apabila masyarakat menghendakinya.
Dimana didalam SKB tiga Menteri tersebut adalah, mengatur persyaratan pendirian rumah ibadah dengan harus mendapatkan persetujuan minimal 60 orang warga sekitar untuk bisa mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kalau masih ada kekurangan, mungkin ada masukan, saya kira masih terbuka (direvisi) untuk itu jadi kita tidak kakulah, karena Undang-Undang saja bisa dirubah apalagi peraturan Menteri.
Sumarsono menambahkan, yang jelas bisa kita evaluasi setiap tahun kalau itu dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang didalam peraturan masih dirasakan sulit dilaksanakan atau kurang pas untuk dilaksanakan.
“Saya kira kita akan lihat dalam tiga sisi, satu dari segi sosial kemasyarakatan, kedua dari segi peraturannya yang ketiga dari respon masyarakat terhadap peraturan itu sendiri, kalau itu harus direvisi why not kita sempurnakan, tidak masalah,” jelas Sumarsono.
