Manado, BeritaManado.com – Permasalahan hukum menjadi salah satu pertanyaan dari panelis terhadap Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 Franky Wongkar-Petra Rembang dalam debat public Paslon Pilbup Minsel 2020.
Ditanyakan moderator Liviana Cherlisa, jika terpilih nanti, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minsel Franky Wongkar-Petra Rembang dalam konteks penegakan hukum, jika terpilih dan untuk menepis image hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.
“Kemudian kebijakan hukum apa yang ideal untuk membela rakyat miskin atau kecil ketika membutuhkan perlindungan hukum dan langkah konkrit apa yang dilakukan untuk adat dan budaya Minsel terlebih di era pandemi COVID-19 atau new normal nanti,” tanya Liviana Cherlisa.
Menjawab itu, Cabup Minsel Franky Wongkar berujar, mengacu pada laporan BPS di Minsel ada 577 kasus yang terjadi tahun 2019 tesebar di berbagai kecamatan.
“Maka kami Pemkab Minsel harus menegakkan hukum dengan cara perundang-undangan dengan tidak memandang bulu. Dan akan selalu berkoordinasi dengan aparat hukum yang ada, kemudian kami juga akan selalu melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat agar mereka secara bersama-sama menyosialisasikan masalah hukum bagi masyarakat Minsel,” aku Wongkar didampingi rembang.
Lebih lanjut dikatakan Wongkar, pihaknya tidak akan memandang bulu dalam penegakan hukum.
“Kami dalam menegakkan hukum tidak harus melihat teman atau sodara, kami menegakkan hukum sama rata,” kunci Wongkar.
Diketahui, debat publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Minsel tahun 2020 mengangkat tema Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Nasional, Meperkomoh NKRI dan Kebangsaan serta Kebijakan Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
(AnggawiryaMega)
