Warga Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa mengikuti masa reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Minahasa Utara dan Kota Bitung, Julitje Maringka, S.E.
Peliput: Syarif Umar l Bitung
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara–Kota Bitung, Julitje Maringka, S.E., menegaskan komitmennya mengawal seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Masa Reses II Tahun Sidang 2026 yang digelar di Lingkungan I RT 04, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Senin (3/8/2026).
Kegiatan reses dihadiri Camat Maesa Fatmawaty Soleman, S.STP., Lurah Bitung Timur Safrudin Takahindangen, S.Sos., Kepala Seksi Trantib Kecamatan Maesa Ludy Mariske Sendy Lomban, S.E., perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta mewakili Kapolsek Maesa Aiptu Isak Bendah.
Reses berlangsung dinamis. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan, mulai dari infrastruktur jalan, keselamatan pengguna jalan, hingga penanganan banjir.
Salah seorang warga, Ros Madea, kembali mengusulkan pembangunan jalan masuk di belakang Pertokoan Sari Kelapa menuju kawasan permukiman. Menurutnya, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan dalam kegiatan reses sebelumnya, namun hingga kini belum juga terealisasi.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius karena akses tersebut menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk menunjang mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan warga.
Selain itu, warga juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak maupun berubah, serta ke mana masyarakat harus menyampaikan pengaduan apabila menemukan persoalan serupa.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Julitje Maringka menegaskan seluruh masukan masyarakat akan dicatat, dipilah, dan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa ruas jalan di Kota Bitung terbagi dalam dua kewenangan, yakni jalan provinsi dan jalan kota. Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan diperjuangkan langsung di tingkat provinsi, sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bitung akan diteruskan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Saya hadir di sini untuk memfasilitasi seluruh keluhan masyarakat kepada pemerintah. Hasil reses ini akan saya pilah, mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan Kota Bitung. Semuanya akan saya kawal, karena kerinduan masyarakat juga merupakan kerinduan saya,” tegas Julitje.
Terkait pertanyaan mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan, Julitje menjelaskan bahwa penanganan korban disesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat memanfaatkan perlindungan melalui BPJS Kesehatan maupun Jasa Raharja sesuai persyaratan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, persoalan banjir di Kelurahan Bitung Timur juga menjadi perhatian utama warga. Julitje menyebut banjir yang kerap terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh oleh pemerintah.
Ia meminta pemerintah kecamatan bersama dinas teknis untuk lebih proaktif melakukan normalisasi dan pembersihan saluran drainase menggunakan alat berat sebelum musim hujan tiba agar aliran air tetap lancar dan tidak tersumbat sampah maupun endapan pasir.
“Jangan menunggu banjir baru dilakukan pembersihan. Antisipasi harus dilakukan lebih awal agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Julitje juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko banjir sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.
