MANADO – Terkait dengan permasalahan minyak tanah (MT) yang sudah “menghilang” di masyarakat dimana Pertamina dianggap kurang responsif terhadap masalah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (21/11) memanggil pihak Pertamina guna menyelesaikan permasalahan MT di masyarakat khususnya di Sulut dimana dalam waktu dekat ini mayoritas masyarakatnya akan merayakan Natal dan Tahun Baru.
“Saya sudah tugaskan asisten dua agar memanggil Pertamina dan telah meminta pihak kepolisian segera turun tangan mengatasi masalah minyak tanah,” ujar Sekretaris Provinsi Ir. Siswa Rachmat Mokodongan kepada sejumlah wartawan.
Ia menambahkan “kalau selalu pendekataannya dengan hukum ini tidak mendidik, tetapi pendekatannya adah pola konsumsi masyarakat, berapa kebutuhan sebulan, nah itu tentu yang harus dipenuhi Pertamina. Jangan nanti polisi turun baru bergerak, itu yang harus dihindari,” kata insinyur di bidang sosial ekonomi.
Mokodongan menegaskan bahwa seharusnya pihak Pertamina bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan MT di masyarakat. “Persoalan pangkalannya berapa yang paling penting kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kita sudah ada data konsumsi minyak tanah masyarakat itu tiap bulan berapa,” tegas Mokodongan. (jrp)
MANADO – Terkait dengan permasalahan minyak tanah (MT) yang sudah “menghilang” di masyarakat dimana Pertamina dianggap kurang responsif terhadap masalah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (21/11) memanggil pihak Pertamina guna menyelesaikan permasalahan MT di masyarakat khususnya di Sulut dimana dalam waktu dekat ini mayoritas masyarakatnya akan merayakan Natal dan Tahun Baru.
“Saya sudah tugaskan asisten dua agar memanggil Pertamina dan telah meminta pihak kepolisian segera turun tangan mengatasi masalah minyak tanah,” ujar Sekretaris Provinsi Ir. Siswa Rachmat Mokodongan kepada sejumlah wartawan.
Ia menambahkan “kalau selalu pendekataannya dengan hukum ini tidak mendidik, tetapi pendekatannya adah pola konsumsi masyarakat, berapa kebutuhan sebulan, nah itu tentu yang harus dipenuhi Pertamina. Jangan nanti polisi turun baru bergerak, itu yang harus dihindari,” kata insinyur di bidang sosial ekonomi.
Mokodongan menegaskan bahwa seharusnya pihak Pertamina bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan MT di masyarakat. “Persoalan pangkalannya berapa yang paling penting kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kita sudah ada data konsumsi minyak tanah masyarakat itu tiap bulan berapa,” tegas Mokodongan. (jrp)