MANADO – Demi meningkatkan pelayanan kesehatan di Sulut, DPRD Sulut meminta program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah harus tepat sasaran, seiring dengan banyaknya keluhan warga miskin karena tidak terlayani secara baik. Demikian dikatakan anggota komisi IV Deprov Sulut Felly Runtuwene, Rabu (04/05) siang tadi, di ruang kerjanya.
“Sudah banyak laporan masyarakat bahwa pihak rumah sakit selaku rujukan Jamkesmas kurang memperhatikan keluhan masyarakat miskin, padahal itu sudah program nasional yang harus dipenuhi,” ujar Runtuwene.
Rumah sakit yang mengabaikan program Jamkesmas itu bisa saja diperkarakan, karena ada unsur kesengajaan. Mengingat warga miskin dengan keuangan tidak memadai diabaikan. Menurutnya, banyak kasus telah terjadi di daerah dan sudah terekspos ke publik. Hanya saja tidak ada upaya perubahan guna memberikan pelayanan yang maksimal.
Dia menambahkan, pihaknya bisa menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan melakukan dengar pendapat dengan beberapa rumah sakit pemerintah, sehingga tahu titik persoalannya.
“Jika persoalan ini terus dibiarkan, akan berdampak negatif kepada opini masyarakat. Sehingga ada yang menilai rumah sakit lebih banyak dikomersilkan karena hanya memilih pasien orang kaya,” tuturnya.
Seperti diketahui, jumlah warga miskin di Sulut tercatat sebanyak 613.025 jiwa, ternyata yang dilayani program sosial itu sudah sebanyak 485.084 jiwa.
Di Sulut sendiri ada sebanyak 29 rumah sakit yang melayani program Jamkesmas dan Jamkesda itu, yang terdiri dari 10 rumah sakit pemerintah, 14 rumah sakit swasta, lima rumah sakit TNI/Polri, semuanya tersebar di 15 kabupaten dan kota.
Pihak pemerintah juga melakukan verifikasi kepada warga yang berhak menerima program sosial kesehatan itu, sehingga benar-benar tepat sasaran. Karena bisa juga ada warga ekonomi cukup mapan ternyata mengikuti program sosial itu. (is)
