Manado – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Dir Pembinaaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Nanang Farid Syam, menggelar Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Korupsi serta penandatanganan Pakta Intergritas bersama pemerintahan kota Manado.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Walikota Manado Vicky Lumentut, didampingi Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan dan Ketua DPRD Nortje Van Bone, yang dilaksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Kota Manado, Kamis (13/7/2017).
Walikota Manado, Vicky Lumentut, bersyukur boleh bersama dengan KPK bidang pencegahan dalam kegiatan sosialisasi ini. Menurut Vicky Lumentut, dirinya bersama wakil walikota Mor Bastiaan mempunyai tekad sejak diberi mandat juga dukungan dari DPRD guna membangun kota Manado lebih baik.
“Kami awali dengan pembenahan internal, bagaimana mengelola pemerintahan. Kami berusaha memberikan pelayanan seperti disini kami hadirkan cerdas comman center, agar masyarakat dan pemerintah mendapatkan informasi,” jelas Vicky Lumentut saat membuka acara tersebut.
Lanjut Vicky Lumentut, sampai bulan Juli 2017 pelayanan di masyarakat Kota Manado semua terpenuhi. “Cerdas itu tidak pungli, cerdas itu tidak korupsi,” terang Vicky Lumentut.
Sementara itu Dir PJKAKI KPK, Nanang Farid Syam, mengatakan di republik ini tidak semua buruk.
“Kalau hanya ingin mencari kesalahan orang lain semua bisa. Progres dari walikota Manado sudah sangat luar biasa. Sosialisasi juga bukan hanya sekedar mengingatkan tetapi menanamkan paham yang benar,” tukas Nanang Farid Syam.
Lanjut Nanang Farid Syam, apa yang telah dilakukan dengan baik oleh Pemkot Manado mestinya dijaga.
“Program C3 itu sudah baik, karena keinginan dari masyarakat adalah kepuasaan seperti, jalan tidak berlubang. Hal tersebut dinilai dari masyarakat bukan dari kita, sehingga kata-kata anti korupsi lagi ada, tetapi kata kota cerdas,” tuturnya.
Tambah Nanang Farid Syam, kegiatan pakta intergritas sudah dilaksanakan di hampir semua kabupaten dan kota.
“Hampir 80 persen kegiatan KPK sosialisasi, namun korupsi meningkat. Namun semenjak KPK berdiri sampai sekarang sudah hampir 700 orang yang di tangkap KPK. Untuk itu supaya bersih sesuai amanah kita baca kitab suci agar hal-hal negatif tidak ada,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Manado, Noortje Van Bone, kepada BeritaManado.com, mengatakan, lembaga DPRD yang dipimpinnya senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan yang merupakan salah-satu tugas pokok DPRD.
“Namun kita tidak hanya mengawasi eksekutif pada fungsi anggaran, namun terutama seluruh jajaran DPRD mulai dari anggota DPRD hingga staf dan pimpinan sekretariat DPRD jauh dari pungutan liar dan korupsi. Tidak pungli dan tidak korupsi menjadi karya terbesar kita melayani masyarakat,” tandas Noortje Van Bone.
Acara penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi pencegahan pungli dan korupsi ini dihadiri anggota DPRD, jajaran SKPD, LSM anti korupsi serta undangan lainnya. (Lipsus/YohanesTumengkol)
Manado – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Dir Pembinaaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Nanang Farid Syam, menggelar Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Korupsi serta penandatanganan Pakta Intergritas bersama pemerintahan kota Manado.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Walikota Manado Vicky Lumentut, didampingi Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan dan Ketua DPRD Nortje Van Bone, yang dilaksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Kota Manado, Kamis (13/7/2017).
Walikota Manado, Vicky Lumentut, bersyukur boleh bersama dengan KPK bidang pencegahan dalam kegiatan sosialisasi ini. Menurut Vicky Lumentut, dirinya bersama wakil walikota Mor Bastiaan mempunyai tekad sejak diberi mandat juga dukungan dari DPRD guna membangun kota Manado lebih baik.
“Kami awali dengan pembenahan internal, bagaimana mengelola pemerintahan. Kami berusaha memberikan pelayanan seperti disini kami hadirkan cerdas comman center, agar masyarakat dan pemerintah mendapatkan informasi,” jelas Vicky Lumentut saat membuka acara tersebut.
Lanjut Vicky Lumentut, sampai bulan Juli 2017 pelayanan di masyarakat Kota Manado semua terpenuhi. “Cerdas itu tidak pungli, cerdas itu tidak korupsi,” terang Vicky Lumentut.
Sementara itu Dir PJKAKI KPK, Nanang Farid Syam, mengatakan di republik ini tidak semua buruk.
“Kalau hanya ingin mencari kesalahan orang lain semua bisa. Progres dari walikota Manado sudah sangat luar biasa. Sosialisasi juga bukan hanya sekedar mengingatkan tetapi menanamkan paham yang benar,” tukas Nanang Farid Syam.
Lanjut Nanang Farid Syam, apa yang telah dilakukan dengan baik oleh Pemkot Manado mestinya dijaga.
“Program C3 itu sudah baik, karena keinginan dari masyarakat adalah kepuasaan seperti, jalan tidak berlubang. Hal tersebut dinilai dari masyarakat bukan dari kita, sehingga kata-kata anti korupsi lagi ada, tetapi kata kota cerdas,” tuturnya.
Tambah Nanang Farid Syam, kegiatan pakta intergritas sudah dilaksanakan di hampir semua kabupaten dan kota.
“Hampir 80 persen kegiatan KPK sosialisasi, namun korupsi meningkat. Namun semenjak KPK berdiri sampai sekarang sudah hampir 700 orang yang di tangkap KPK. Untuk itu supaya bersih sesuai amanah kita baca kitab suci agar hal-hal negatif tidak ada,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Manado, Noortje Van Bone, kepada BeritaManado.com, mengatakan, lembaga DPRD yang dipimpinnya senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan yang merupakan salah-satu tugas pokok DPRD.
“Namun kita tidak hanya mengawasi eksekutif pada fungsi anggaran, namun terutama seluruh jajaran DPRD mulai dari anggota DPRD hingga staf dan pimpinan sekretariat DPRD jauh dari pungutan liar dan korupsi. Tidak pungli dan tidak korupsi menjadi karya terbesar kita melayani masyarakat,” tandas Noortje Van Bone.
Acara penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi pencegahan pungli dan korupsi ini dihadiri anggota DPRD, jajaran SKPD, LSM anti korupsi serta undangan lainnya. (Lipsus/YohanesTumengkol)