Sedang dasarnya adalah Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 1/SE/I/2021.

“Intinya pejabat definitif tetap menerima haknya di jabatan sebelumnya, tapi karena pertimbangan tertentu mendapat penugasan di jabatan lain,” jelas Longdong.

Berikut daftar pejabat eselon II-III yang dirolling:

Eselon II:

dr. Youce Togas, Plt Kadis Kesehatan
Steven Tuwaidan SSos MSi, Plt Kadis Lingkungan Hidup
Donal Tintingon SSTP, Plt Kadis Perumahan dan Pemukiman
Drs Gabriel Kumontoy Plt, Kepala Dinas Tenaga Kerja
Styvi Watupongoh, Plt Kepala Dinas Perhubungan
Marthen Sumampouw, Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Eselon III;

Yohanes Katuuk, Plt Kabag Umum
Bertha Katuuk SP, Plt Sekretaris Dinas Pertanian
Lidya Warouw ST, Plt Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
Helmy Marthens SE, Plt Sekretaris BKPP
Dra Engelin Inaray MSi, Sekretaris Dinas Pangan
Jeane Maramis SE Plt Perbendaharaan di Badan Keuangan
Julie Uguy SH, Plt Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dra Rosita Dumanauw, Plt Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan PMD
Kristiana Doodoh SE, Plt Kabid Penagihan dan Keberatan Badan Keuangan
Bryan Politon SH, Plt Kabid Aset Badan Keuangan
Mario Moniaga, Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR
Armando Nuah SE DEA, Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
Robinson Panambunan SE, Plt Kabid Pengelolaan Infornasi Diskominfo.

JGKWL Dengan Warisan Segudang Masalah

Pandemi COVID-19 membuat ekonomi masyarakat lumpuh.

Pembangunan infrastruktur macet, masyarakat diimbau diam di rumah.

Sayangnya, bantuan pemerintah tak kunjung turun.

Banyak masyarakat Minut menjerit butuh makan, sementara Pemkab Minut di pertengahan tahun 2020 melakukan refocusing anggaran, memangkas biaya belanja langsung dengan alasan untuk kebutuhan COVID-19.

Atas alasan refocusing, sejumlah kontraktor tak dibayar haknya meski pengerjaan telah rampung 100%.

Demikian pula dengan perangkat desa yang tak digaji selama 3 bulan (Oktober, November, Desember).
Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) untuk masing-masing desa juga Alokasi Dana Desa (ADD) juga macet tak disalurkan.

Sampah-sampah juga menumpuk di jalan-jalan protokol akibat dinas terkait kehabisan anggaran untuk beroprasi.

ASN semakin malas ngantor akibat kebijakan Work From Home (WFH) berkepanjangan. Kantor kotor.

Namun, akhir tahun kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan dana COVID-19, yang mana Minut harus mengembalikan Rp61 miliar anggaran.

Miliaran uang itu diduga lenyap tanpa ada bukti pertanggungjawaban.

Bupati Vonnie Panambunan juga menuntut pembayaran lahan Kantor Bupati Minut yang diklaim sebagai tanah pribadi yang belum dibayar pemerintah.

Tarik menarik pembayaran lahan membuat APBD 2021 lama diketuk, berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah, progres pembangunan tersendat.

Sekelumit masalah ini menjadi warisan pemerintahan lama kepada Bupati dan Wakil Bupati Minut yang baru, Joune Ganda – Kevin William Lotulung (JGKWL).