Jakarta, BeritaManado.com — Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan akan adanya potensi keretakan di dalam kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, kelangkaan gas elpiji 3 kg, kata dia, menjadi pemicu munculnya potensi keretakan dalam kabinet.
Peristiwa itu diduga memunculkan perbedaan pendapat antara Gerindra dengan Golkar dalam kebijakan gas elpiji 3 kg yang diinisiasi oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Seperti dikatakan Rocky, persoalan politik akan selalu ada dalam kondisi perebutan suatu kekuasaan dengan cara apapun.
“Politik selalu ada dalam kondisi antagonisme, ada dalam kondisi intai-mengintai, jegal-menjegal, kita mengerti itu di dalam teori politik bahwa kekuasaan itu tidak mungkin berbagi,” kata Rocky Gerung yang dilansir dalam video di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (10/2/2025).
Rocky menyebut, kekuasaan yang bersifat absolut pasti akan menyingkirkan potensi absolut dari pesaingnya.
Menurutnya, absolutisme dalam teori politik adalah rezim yang berkuasa mutlak.
Dengan demikian, terdapat tuntutan terhadap satu pihak untuk setia dengan penguasa tanpa mempersoalkannya.
“Jadi kemungkinan absolutisasi itu yang justru kita perhatikan, ada absolutisasi publik yang menghendaki Jokowi diadili, absolutisasi etika publik yang menghendaki Prabowo mengganti menteri-menteri bermasalah,” jelas Rocky.
Lepas dari itu, Rocky berbicara soal perlu adanya semacam panggilan moral (moral call) guna membersihkan sistem politik di masa mendatang
“Justru dalam surplus moral call ini, Presiden Prabowo mendapat backup habis-habisan, kan tidak ada orang yang mengkritik Prabowo hari ini dan menganggap bahwa oke dibandingkan dengan Jokowi,” ucap Rocky.
Dalam pandangan Rocky, kapasitas kepemimpinan Prabowo sangat jauh dibanding Jokowi, baik dalam bidang diplomasi, pengetahuan tentang keadaan, dan pengertian patriotisme.
Sehingga menurutnya, semua hal itu telah menjadi nilai tambah untuk Prabowo.
“Kalau Prabowo ragu-ragu maka dia akan masuk dalam jebakan baru yaitu incapacity untuk mengambil keputusan, jadi sekali lagi itu poinnya,” ucap dia.
“Ada batas etis yang harus dipastikan oleh presiden Prabowo. Batas etis itu ditunggu dalam bentuk minimal reshuffle kabinet,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukan merupakan kebijakan dari Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli menegaskan bahwa setiap kebijakan menteri pasti telah dikoordinasikan dengan presiden sebelum diumumkan ke publik.
Pernyataan ini menguatkan adanya dugaan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Partai Gerindra dan Partai Golkar akan kebijakan tersebut.
(jenlywenur)
