BOLTIM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan merumahkan ratusan tenaga guru honorer daerah (Honda) dan guru kontrak tingkat SD dan SMP se-Boltim.
Menyusul SK kontrak tenaga guru honda dan guru kontrak ini telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan kemungkinan tidak diperpanjang lagi.
Hal ini berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dikbud Boltim, nomor D.01/DIKBUD/0/I/2020, tertanggal 06 Januari 2020.
Dalam surat yang di tandatangani kepala Dikbud Boltim, Yusri Damopolii dan dialamatkan kepada seluruh tenaga guru honda dan guru kontrak, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2020, tidak lagi melaksanakan tugas di sekolah masing-masing sesuai penempatan.
Kepala Dikbud Boltim, Yusri Damopolii mengatakan terkait tenaga guru honda dan guru kontrak yang telah diberhentikan, akan tetap dibayarkan gaji mereka sesuai masa kontrak berakhir.
“Sistem penerimaan gaji tetap dibayarkan. Tetapi, untuk keputusan lanjut atau tidaknya tenaga guru honda dan guru kontrak ditentukan Bupati,” ujar Yusri Damopolii kepada wartawan beritamanado.com, Senin (06/01/2020).
Itu artinya, pemberhentian tenaga guru honda dan guru kontrak tersebut bukan hanya merumahkan ratusan guru, akan tetapi ratusan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama akan kehilangan guru mata pelajaran maupun guru kelas.
“Mereka perlu di evaluasi,” pungkas Yusri Damopolii yang merupakan mantan kepala sekolah SMA 1 Kotabunan ini.
Penegasan ini pun disampaikan Bupati Sehan Landjar saat memimpin apel kerja perdana dihadapan ribuan ASN dan perangkat desa se-Boltim, pagi tadi di halaman kantor Bupati.
Sehan dibuat geram oleh ulah oknum yang mengirim surat terbuka kepada dirinya di media sosial facebook dan menyinggung soal gaji tenaga kontrak yang belum dibayarkan pada bulan desember.
Dikutip Bupati, dalam surat terbuka tersebut, si penulis mengibaratkan dirinya seperti direktur di jepang yang malu dan akan bunuh diri karena terlambat membayar gaji karyawan.
Dan menganggap pemerintah tidak akan membayar gaji para guru honorer daerah dan tenaga kontrak di Boltim, padahal hal itu hanya penundaan karena sistem keuangan.
“Dia mengandaikan saya lebih buruk dari orang yang tidak beragama, katanya saya tidak tahu malu karena tidak membayar, padahal bukan tidak bayar, karena semuanya ditunda karena sistem keungan daerah,” sentil Sehan Landjar.
Tak pelak ia pun instruksikan memberhentikan 100 guru tenaga kontrak dan menyinggung para guru kontrak yang tidak bisa menjaga dan menyimpan rahasia negara.
(Riswan Hulalata)
