Senator Maya Rumantir saat Raker Komite IV DPD RI dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI
Jakarta, BeritaManado.com — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI, Selasa (11/6/2024) menggelar Rapat Kerja dengan Menyeri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI.
Agenda tersebut digelar di Ruang Rapat GBHN (Samithi I) Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI.
Raker tersebut membahas sejumlah hal terkait prospek pembangunan Indonesia di masa yang akan datang meski harus menghadapi berbagai tantangan.
Maya Rumantir sendiri menyampaikan beberapa hal, antara lain bahwa kebijakan Fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani berbagai persoalan bangsa dalam konteks pembangunan sumber daya manusia maupun secara komprehensif.
Pada sesi dialog dan tanya jawab, Senator Maya Rumantir menanyakan beberapa hal terkait sejauh mana Kementerian Keuangan RI menjaga dan mewujudkan ketelitian serta mengakselerasikan hal tersebut dengan APBN 2025 agar tetap sehat dan dapat dipercaya.
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi terus berkelanjutan, apalagi dengan adanya IKN agar supaya dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap investor.
“Informasi yang saya dapat meski keberadaan IKN sangat menjanjikan, namun tetap saja ada hal-hal yang harus disikapi, terutama mengenai tingkat kepercayaan investor dan soal lahan,” ungkap Maya Rumantir.
Ditambahkannya, hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa negara-negara yang saat ini masih terlibat konflik akan sangat mempengaruhi negara berkembang seperti Indonesia.
Konflik Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina adalah, secara global berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Meski demikian, seberapa besar dampak yang timbul karena konflik tersebut, Indoensia harus tetap membangun.
APBN juga harus mendukung pembangunan infrastruktur, SDM, sosial-ekonomi, dimana dalam implementasinya dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah dengan merancang APBN 2025 yang tidak menimbulkan risiko bagi bangsa Indonesia.
Senator Maya Rumantir juga menyampaikan bahwa setiap tahun Pemerintah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal termasuk dalam rangka APBN 2025.
Hal itu sebagai fondasi yang kuat bagi pembangunan seluruh elemen bangsa sebagaimana pernah disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bahwa disain Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang sifatnya inklusif serta berkelanjutan.
“Kita tahu bersama bahwa sekarang ini ada proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto yang terpilih pada Pilpres 14 Februari 2024 lalu. Masa transisi ini harus dimatangkan dan pastikan agenda pembangunan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Senator Maya Rumantir meminta Menteri Keuangan tentang prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sebagaimana diketahui bahwa tensi geopolitik akan terus menjadi perhatian dan tantangan ekonomi dunia.
“Dalam hal ini saya memberikan catatan bahwa IMF sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 akan stagnan di angka 3,2 persen dengan tingkat inflasi cukup tinggi yaitu sebesar 4,5 persen,” kata Maya Rumantir.
(Frangki Wullur)
